 |
| Sekretaris IJTI NTB Herman Zuhdi saat menyampaikan pernyataan resmi organisasi terkait polemik proses seleksi calon komisioner KPID Nusa Tenggara Barat. |
Mataram, KabarNTB - Polemik proses penetapan tujuh calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat kian meluas. Kalangan jurnalis televisi di NTB yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) turun angkat bicara, menuntut seleksi dijalankan secara terbuka dan bebas dari intervensi kekuasaan, Kamis, 12 November 2026.
Transparansi Seleksi Jadi Sorotan
Sekretaris IJTI NTB, Herman Zuhdi, menegaskan bahwa polemik yang sebelumnya diungkap Anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Alkhairy, soal mekanisme penetapan tujuh nama calon komisioner tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa penjelasan. Bagi Herman, seleksi komisioner KPID bukan urusan internal semata, melainkan menyangkut independensi pengawas penyiaran dan kepercayaan publik secara luas.
"Kalau benar tujuh nama sudah lebih dahulu disiapkan sebelum seluruh calon dibahas dan dinilai secara objektif dalam forum pleno, ini bukan persoalan sepele. Publik berhak mengetahui bagaimana proses itu berlangsung, siapa yang mengambil keputusan, apa dasar pemeringkatannya, dan apakah seluruh mekanisme sudah dijalankan sesuai ketentuan," tegas Herman.
Gubernur Diminta Ambil Sikap
Herman, yang merupakan jurnalis tvOne, secara khusus meminta Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal untuk memberikan perhatian serius terhadap polemik ini. Sebagai kepala daerah, gubernur dinilai memiliki tanggung jawab publik untuk memastikan iklim demokrasi, kebebasan pers, dan independensi lembaga penyiaran di NTB terjaga dari tekanan kekuasaan.
"Gubernur jangan diam terhadap persoalan ini. Kami meminta jaminan bahwa proses seleksi komisioner KPID berjalan sesuai aturan, dan tidak berada dalam bayang-bayang kepentingan kekuasaan. Jika memang tidak ada intervensi, penjelasan tentang keterbukaan proses seleksi menjadi cara terbaik untuk menjawab keraguan publik," ujar jurnalis tvOne ini.
Herman menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan bentuk tuduhan langsung kepada gubernur maupun pihak tertentu. Namun, setiap dugaan pengaruh atau intervensi politik menurutnya hanya bisa dijawab melalui transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Kontradiksi yang Harus Dijawab
IJTI NTB juga menyoroti potensi kontradiksi yang bisa merusak kredibilitas KPID NTB sejak awal pembentukannya. Sebuah lembaga yang kelak bertugas mengawasi independensi penyiaran justru tidak boleh lahir dari proses seleksi yang dipertanyakan integritasnya.
"Jangan sampai KPID yang seharusnya menjadi penjaga independensi penyiaran justru lahir dari proses yang dipertanyakan independensinya. Ini kontradiksi yang harus dijelaskan. Kita tidak ingin lembaga pengawas penyiaran kehilangan kepercayaan publik bahkan sebelum komisionernya mulai bekerja," tambah Herman.
Kekhawatiran IJTI tidak berhenti di soal prosedur. Organisasi ini juga mencatat minimnya keterwakilan dari kalangan sumber daya manusia berlatar belakang penyiaran di antara calon yang lolos seleksi, yang dinilai berpotensi menghambat profesionalisme komisioner terpilih kelak.
Komisioner Harus Dipilih Berdasarkan Kapasitas, Bukan Kedekatan
Herman mengingatkan bahwa posisi komisioner KPID bukan jabatan politik yang bisa dibagi-bagi berdasarkan kedekatan kelompok. Seluruh 21 calon yang masuk dalam proses seleksi harus mendapatkan penilaian adil dan terukur, tanpa ada yang tersingkir sebelum sempat dinilai secara proporsional.
"Jangan sampai kita berbicara panjang lebar tentang independensi lembaga penyiaran, tetapi proses memilih pengawas penyiarannya sendiri justru tidak memberikan teladan tentang transparansi dan objektivitas. Independensi KPID harus dimulai sejak proses seleksi komisionernya," tandasnya.
Herman menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa persoalan ini jauh melampaui perdebatan soal tujuh nama semata.
"Kalau proses seleksinya tidak transparan, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa komisioner yang terpilih nantinya mampu bersikap independen terhadap lembaga penyiaran, pemilik modal, maupun tekanan politik? Ini bukan sekadar persoalan tujuh nama, tetapi menyangkut masa depan demokrasi penyiaran di NTB," pungkas Herman.
(*)
