 |
| Helikopter pemadam karhutla jenis Eurocopter EC225LP Super Puma terendam di perairan Sungai Barito setelah mengalami kecelakaan saat manuver pengambilan air menggunakan bambi bucket di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. |
Jakarta, KabarNTB - Tragedi jatuhnya helikopter pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di perairan Sungai Barito, Kalimantan Selatan, Minggu (8/11/2026), memantik respons keras dari Senayan. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Hj. Mahdalena, S.S., M.M., mendesak pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera menggelar audit menyeluruh terhadap standar keselamatan operasi penanggulangan bencana, khususnya menyangkut kelayakan armada penerbangan yang digunakan di lapangan.
Petugas Gugur Saat Misi Pemadaman
Kecelakaan melibatkan helikopter jenis Eurocopter EC225LP Super Puma berregistrasi VH-HGM yang sedang melaksanakan misi pemadaman karhutla di Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala. Saat melakukan manuver pengambilan air menggunakan bambi bucket, helikopter tersebut mengalami kecelakaan dan jatuh ke perairan sungai. Insiden ini merenggut nyawa Helicopter Landing Officer (HLO) bernama Yayan Supyansuri.
Bagi Mahdalena, kepergian Yayan bukan sekadar duka, melainkan sinyal keras bahwa sistem perlindungan petugas di garis depan penanggulangan bencana masih memiliki celah serius yang harus segera ditambal.
Regulasi Ada, Penerapan Dipertanyakan
Mahdalena mengingatkan bahwa pemerintah sesungguhnya sudah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur keselamatan personel bencana, di antaranya Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Namun keberadaan aturan itu dinilainya belum cukup jika tidak dibarengi pengawasan yang konsisten di lapangan.
"Regulasi keselamatan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Semua ketentuan harus benar-benar diterapkan, mulai dari pemetaan risiko, perlindungan personel, hingga pengawasan kelaikan peralatan dan armada," ujar Mahdalena.
Tuntutan Audit Independen dan Pembatasan Jam Terbang
Legislator dari Fraksi PKB ini secara khusus mendorong pemerintah melakukan audit airworthiness atau kelaikan terbang secara independen terhadap seluruh helikopter yang dioperasikan dalam misi pemadaman karhutla. Armada yang terindikasi bermasalah, menurutnya, harus dihentikan sementara hingga dinyatakan memenuhi standar keselamatan yang berlaku.
Selain soal kondisi pesawat, Mahdalena juga menyoroti pentingnya penguatan manajemen risiko serta pembatasan flight duty period bagi pilot dan kru. Pembatasan jam tugas terbang itu dinilainya krusial untuk mencegah kelelahan fisik saat menjalankan misi yang penuh risiko.
"Keselamatan nyawa para petugas di garis depan tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun. Negara harus memastikan setiap operasi penanggulangan bencana dilaksanakan dengan standar keselamatan yang ketat," tegas Mahdalena.
Negara Harus Hadir, Bukan Sekadar Berduka
Mahdalena menegaskan, insiden ini tidak boleh berhenti pada proses investigasi teknis semata. Peristiwa tragis di Barito Kuala harus dijadikan momentum pembenahan serius atas sistem keselamatan operasi kebencanaan secara menyeluruh, agar pengorbanan para petugas tidak sia-sia akibat lemahnya pengawasan.
"Negara dan BNPB wajib memberikan perlindungan maksimal kepada mereka yang mempertaruhkan nyawa di garis depan penanggulangan bencana. Jangan sampai ada korban jiwa berikutnya akibat kelalaian dalam pengawasan dan penerapan standar keselamatan," tandasnya.
(*)
