![]() |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan potensi dan tantangan wilayah kepulauan NTB dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta. |
Jakarta, KabarNTB - Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal tampil di hadapan Badan Legislasi DPR RI pada Senin (16/11/2026) untuk memperjuangkan satu hal mendasar: pengakuan resmi atas kekhasan NTB sebagai daerah kepulauan dalam revisi undang-undang provinsi. Dalam Rapat Dengar Pendapat yang membahas perubahan UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi NTT, Iqbal memaparkan bahwa lebih dari separuh wilayah NTB adalah laut, bukan daratan, dan kondisi ini harus menjadi pijakan utama kebijakan pembangunan nasional.
Laut Lebih Luas dari Daratan
Angka-angka yang disampaikan Iqbal cukup mengejutkan bagi mereka yang membayangkan NTB hanya sebagai Lombok dan Sumbawa. Dari total luas wilayah 49.312,19 kilometer persegi, perairan laut menguasai 29.159,04 kilometer persegi atau 59,13 persen. Daratan hanya tersisa 20.153,15 kilometer persegi. NTB memiliki 403 pulau kecil dengan garis pantai sepanjang 2.992,52 kilometer, serta diapit oleh Selat Lombok yang masuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, penghubung Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Bagi Iqbal, laut bukan hambatan, melainkan ruang hidup dan sumber pertumbuhan. Namun karakter kepulauan juga membawa konsekuensi nyata: biaya logistik yang lebih tinggi, distribusi barang yang lebih rumit, dan jangkauan layanan publik yang lebih mahal dibanding provinsi daratan.
"Bagi kami, hal yang paling penting dari revisi undang-undang ini adalah adanya pengakuan terhadap kekhasan daerah kami," ujar Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini.
Pariwisata dan Fiskal Butuh Landasan Hukum Kuat
Revisi UU ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026, sebagaimana ditegaskan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan saat membuka sidang. Pembahasan dirancang untuk mengakomodasi kekhasan NTB dan NTT, terutama karakter kepulauan dan potensi pariwisata kedua provinsi yang selama ini belum sepenuhnya tertangkap dalam kerangka hukum yang ada.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan dukungannya, dengan menekankan perlunya melihat karakteristik daerah secara menyeluruh, mulai dari kondisi geografis, sumber daya alam, sosial budaya, kehidupan keagamaan, hingga potensi pendapatan. Dukungan serupa datang dari Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas fiskal daerah kepulauan.
Miq Iqbal menegaskan bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kelautan tidak akan berhasil hanya dengan promosi dan investasi. Dibutuhkan konektivitas antarpulau, pelabuhan, dermaga, infrastruktur dasar, serta skema pembiayaan yang memadai. Ia mengusulkan sejumlah alternatif, termasuk skema penerimaan dari aktivitas pariwisata dan pemanfaatan obligasi daerah, yang semuanya memerlukan landasan hukum yang jelas.
NTB dan NTT: Takdir untuk Bersatu
Iqbal juga menyoroti kedekatan geografis dan keterkaitan kepentingan pembangunan antara NTB dan NTT. Kerja sama dua provinsi ini, bersama Bali, telah diperkuat melalui forum regional KRBNN. Namun ia menegaskan bahwa hubungan kedua provinsi berjalan lebih dalam dari sekadar kemitraan strategis.
"NTB dan NTT ini bukan cita-cita untuk bersatu, tetapi sebuah takdir untuk bersatu," ungkap Miq Iqbal.
Iqbal berharap revisi undang-undang ini menghasilkan pengakuan yang lebih operasional terhadap karakteristik kepulauan, bukan hanya di atas kertas. Penguatan kewenangan, kebijakan fiskal yang berpihak pada beban geografis, dan dukungan pembiayaan yang nyata menjadi kunci agar kekayaan laut dan pariwisata NTB benar-benar bisa menggerakkan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan membawa pemerataan pembangunan hingga ke pulau-pulau terkecil.
(*)

