![]() |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB. |
Mataram, KabarNTB - Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD NTB, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa APBD NTB 2027 bukan sekadar dokumen rutinitas administrasi, melainkan harus menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat yang terukur dampaknya. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (17/11/2026), sebagai jawaban resmi pemerintah atas pandangan umum enam fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027.
Catatan Strategis Fraksi-Fraksi DPRD
Rapat yang turut dihadiri Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta kepala perangkat daerah itu diwarnai beragam sorotan tajam dari fraksi-fraksi dewan. Fraksi Golkar menyoroti kemandirian fiskal, efisiensi belanja birokrasi, dan kesiapan pendanaan PON 2028. Fraksi PKS mendesak agar target pendapatan daerah disusun secara realistis dan belanja lebih berpihak kepada masyarakat, termasuk pelaksanaan program Desa Berdaya dengan mekanisme dan sasaran yang jelas.
Dari sisi lain, Fraksi Gerindra mendorong anggaran yang berorientasi kemakmuran rakyat dan pemerataan pembangunan antara Lombok dan Sumbawa, sementara Fraksi PKB menekankan prioritas pendidikan, kesehatan, serta sektor kelautan dan pariwisata yang membuka lapangan kerja. Fraksi Demokrat menyoroti pemerataan infrastruktur dan penataan pertambangan rakyat, sedangkan Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi mendorong penguatan UMKM, optimalisasi PAD (pendapatan asli daerah), serta transparansi belanja daerah.
Belanja Rp6,06 Triliun Diarahkan ke Sektor Produktif
Merespons seluruh catatan tersebut, Gubernur Iqbal memaparkan bahwa dalam RAPBD 2027, belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,06 triliun, tumbuh sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026. Pemerintah mengarahkan alokasi itu pada sektor produktif, pelayanan dasar, infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta program prioritas daerah. Menurutnya, keberhasilan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya serapan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan warga.
Untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemprov NTB akan mengoptimalkan pajak dan retribusi, memperluas transaksi nontunai, memperbaiki tata kelola aset daerah, serta mendongkrak kinerja BUMD. Dalam pengentasan kemiskinan, program Desa Berdaya dirancang menyasar 106 desa kantong kemiskinan melalui intervensi terpadu berbasis data yang disesuaikan dengan kebutuhan tiap wilayah.
Rp60 Miliar untuk Persiapan PON 2028
Gubernur juga memastikan bahwa persiapan penyelenggaraan PON 2028 mendapat alokasi awal sebesar Rp60 miliar dalam RAPBD 2027. Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan akan dipenuhi melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia secara efisien.
Pemerataan Pembangunan Berbasis Indikator Terukur
Terkait pemerataan pembangunan yang menjadi kekhawatiran sejumlah fraksi, pemerintah menggunakan indikator terukur meliputi angka kemiskinan, pengangguran, kualitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur, kerawanan bencana, dan potensi ekonomi wilayah. Pemerintah juga menegaskan pentingnya keterlibatan UMKM, tenaga kerja lokal, dan pelaku usaha daerah dalam pengembangan pariwisata serta penyelenggaraan berbagai event.
Gubernur menyampaikan bahwa seluruh kritik dan masukan fraksi akan menjadi bahan penyempurnaan RAPBD 2027, disertai komitmen memperkuat disiplin perencanaan, pengawasan internal, dan akuntabilitas keuangan daerah.
"Setiap anggaran harus memiliki tujuan yang jelas, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tegasnya.
Pemprov NTB menyatakan terbuka untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas hal-hal yang masih memerlukan pendalaman dalam tahapan pembahasan RAPBD bersama DPRD.
(*)

