![]() |
| Wakil Ketua Forum TV Lokal (FTV) NTB, Lalu Saparudin Aldi, |
Mataram, KabarNTB – Proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menuai sorotan. Wakil Ketua Forum TV Lokal (FTV) NTB, Lalu Saparudin Aldi, mempertanyakan transparansi dan objektivitas panitia seleksi, sekaligus menyinggung dugaan masuknya kepentingan politik dalam proses penentuan calon anggota lembaga tersebut.
Aldi menilai, seleksi anggota lembaga independen seperti KPID semestinya berlangsung terbuka, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebab, KPID memiliki mandat strategis dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran agar berjalan sesuai regulasi dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, sejak awal tahapan seleksi telah muncul sejumlah pertanyaan mengenai keterbukaan informasi, mekanisme penilaian, hingga hasil peserta yang dinyatakan lolos.
Ia mengaku memperoleh informasi dari sumber internal mengenai dugaan keterkaitan sejumlah peserta yang lolos seleksi dengan tim sukses gubernur.
Aldi juga menyinggung hasil Computer Assisted Test (CAT) yang disebut menjadi perhatian sejumlah pihak. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat dugaan sejumlah peserta memperoleh nilai nyaris sempurna.
"Saya beritahu sama orang tim sukses gubernur dan yang akan dilulus nama ini termasuk juga akan dapat jatah juga pimpinan DPRD sehingga semua nilai mereka nyaris sempurna saat CAT," kata Aldi, mengutip informasi dari sumber internal, Senin (16/11/2026).
Selain dugaan keterkaitan dengan tim sukses gubernur, Dewan Pengawal LPP Selaparang TV tersebut turut menyinggung dugaan adanya kepentingan politik yang melibatkan unsur pimpinan DPRD NTB dalam proses penentuan calon anggota KPID.
Ia menilai, dugaan tersebut perlu ditelusuri secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi bahwa proses seleksi lembaga independen telah dipengaruhi kepentingan politik tertentu.
Tak hanya persoalan transparansi dan dugaan intervensi politik, Aldi juga mengkritisi komposisi peserta yang dinyatakan lolos seleksi karena dinilainya tidak memberikan ruang keterwakilan bagi praktisi penyiaran.
Menurutnya, praktisi penyiaran memiliki pengalaman langsung dalam memahami dinamika industri media, persoalan lembaga penyiaran, standar program siaran, hingga tantangan pengawasan di lapangan.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting bagi anggota KPID dalam menjalankan fungsi pengawasan, bukan sekadar memahami regulasi secara teoritis.
"KPID membutuhkan anggota yang tidak hanya memahami regulasi secara teoritis, tetapi juga mengerti praktik penyiaran. Mengabaikan unsur praktisi sama saja dengan mengesampingkan pengalaman dan kompetensi yang sangat relevan dengan tugas lembaga tersebut," pungkasnya.
Sorotan FTV NTB ini menambah daftar kritik terhadap proses seleksi KPID NTB. Transparansi tahapan seleksi, objektivitas penilaian CAT, independensi panitia, serta komposisi calon anggota menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan terbuka.
Hingga berita ini disusun, tudingan mengenai dugaan keterkaitan peserta dengan tim sukses gubernur maupun dugaan kepentingan politik dalam proses seleksi tersebut masih merupakan pernyataan Aldi yang bersumber dari informasi internal dan belum terverifikasi secara independen. Klarifikasi dari panitia seleksi, Komisi I DPRD NTB, maupun pihak gubernur diperlukan agar persoalan ini dapat dinilai secara berimbang.
(*)

