 |
| Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Mataram. |
Mataram, KabarNTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan Rancangan APBD 2027 dengan target pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun, naik 10,69 persen dibanding APBD Murni 2026, seiring komitmen memastikan setiap rupiah anggaran berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat. Rancangan ini disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Mataram, Senin (9/11/2026), yang dihadiri unsur TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan jajaran pejabat Pemprov NTB.
Anggaran Harus Ikuti Program, Bukan Sebaliknya
Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda menegaskan bahwa kenaikan anggaran saja tidak cukup jika tidak dibarengi ketepatan prioritas. Kebijakan fiskal, menurutnya, tidak boleh semata-mata berorientasi pada besarnya alokasi, melainkan harus memastikan setiap program punya sasaran jelas, hasil terukur, dan manfaat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat.
Semangat itu tergambar dalam satu prinsip yang ditegaskan dalam Nota Keuangan APBD 2027.
"Anggaran mengikuti program, bukan program mengikuti anggaran," demikian penegasan dalam Nota Keuangan APBD 2027 yang dibacakan Umi Dinda.
Kebijakan fiskal 2027 bertumpu pada empat prinsip utama: realistis dan sehat, berorientasi hasil, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai landasan penyusunan program, sekaligus menjaga agar belanja daerah tidak menjadi beban bagi generasi mendatang. Adapun belanja daerah direncanakan mencapai Rp6,06 triliun, naik 5,70 persen dari tahun sebelumnya.
Rp745 Miliar untuk 106 Desa Kantong Kemiskinan Ekstrem
Salah satu prioritas terbesar dalam APBD NTB 2027 adalah pengentasan kemiskinan, dengan alokasi sekitar Rp745,25 miliar. Intervensi difokuskan pada 106 desa yang masuk kategori kantong kemiskinan ekstrem, mencakup penguatan usaha produktif keluarga miskin, perlindungan sosial, serta perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan bagi kelompok rentan.
Selain itu, pemerintah daerah menaruh perhatian besar pada ketahanan pangan dan energi, termasuk dukungan irigasi, pertanian, peternakan, perikanan, dan pemanfaatan energi terbarukan. Pengembangan industri agromaritim melalui hilirisasi produk daerah juga masuk dalam agenda utama agar hasil bumi NTB memiliki nilai tambah ekonomi lebih besar di tangan masyarakat.
Surplus Rp162,7 Miliar dan Penguatan Fiskal Daerah
Rancangan APBD 2027 mencatat surplus sekitar Rp162,7 miliar, yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk penyelesaian kewajiban yang jatuh tempo dan penyertaan modal. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan tingginya ketergantungan pada transfer pemerintah pusat, Pemprov NTB akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui modernisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah.
Sektor pariwisata berkualitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan konektivitas digital, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel juga menjadi pilar tambahan dalam arah belanja 2027.
Target Pengesahan Akhir November 2026
Pemprov NTB berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara cermat, kritis, dan konstruktif, sehingga persetujuan bersama bisa dicapai paling lambat 30 November 2026.
Bagi Pemprov NTB, keberhasilan APBD 2027 bukan diukur dari besarnya angka yang disahkan, melainkan dari kemampuannya mengurangi kemiskinan, membuka peluang ekonomi, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata, dari desa-desa di Pulau Lombok hingga pelosok Pulau Sumbawa.
(*)
