![]() |
| Advokat Taufiqurrahman, S.H., M.H., saat menyiapkan berkas pengaduan ke Komisi Yudisial terkait putusan perkara pidana Nomor 177/Pid.B/2026/PN Rbi dengan terdakwa Uswatun Hasanah alias Badai NTB. |
Bima, KabarNTB - Seorang advokat asal Bima, Taufiqurrahman, S.H., M.H., menyiapkan laporan pengaduan masyarakat ke Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk mempersoalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam perkara pidana Nomor 177/Pid.B/2026/PN Rbi, yang menjerat terdakwa Uswatun Hasanah alias Badai NTB. Pengaduan itu menyasar dugaan ketidakcermatan dan ketidakprofesionalan hakim, khususnya dalam menerapkan alasan pembenar atas nama kepentingan umum yang berujung pada pembebasan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum.
Terdakwa Bebas, Korban Mempertanyakan Dasar Putusan
Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Raba Bima menyatakan unsur tindak pidana pencemaran tertulis melalui teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 433 ayat (2) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) telah terpenuhi. Namun hakim kemudian menerapkan alasan pembenar berdasarkan Pasal 433 ayat (3), yakni kepentingan umum, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan.
Taufiqurrahman tidak mempersoalkan prinsip dasar alasan pembenar itu sendiri. Ia mengakui bahwa terpenuhinya unsur tindak pidana tidak otomatis menutup pintu bagi alasan pembenar. Yang ia gugat adalah kecermatan dan objektivitas penerapannya terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
"Yang menjadi persoalan bukan apakah pemberantasan narkotika merupakan kepentingan umum. Tentu itu merupakan kepentingan yang harus didukung. Persoalannya adalah apakah tujuan tersebut dengan sendirinya membuktikan kebenaran tuduhan terhadap orang tertentu," demikian pokok keberatan yang dimuat dalam materi pengaduan Taufiqurrahman.
Dasar Faktual Tuduhan terhadap Korban Dipertanyakan
Salah satu titik kritis dalam laporan tersebut adalah penilaian atas kekuatan bukti yang menghubungkan korban, Hilda Komala Dewi, dengan tuduhan yang disebarluaskan melalui unggahan media sosial terdakwa. Taufiqurrahman meminta Komisi Yudisial memeriksa apakah keterangan terdakwa, keterangan saksi Muhammad Rizal Ansari, serta alat bukti T-8 dan T-24 benar-benar memiliki hubungan faktual yang memadai dengan korban secara individual.
Dalam pertimbangan putusan, alat bukti T-24 dikaitkan dengan fakta bahwa sejumlah orang yang wajahnya tercantum dalam pamflet telah ditangkap dalam perkara narkotika. Menurut Taufiqurrahman, kaitan semacam itu tidak bisa begitu saja dijadikan landasan untuk menyeret nama korban ke dalam dugaan tindak pidana yang sama.
"Pembuktian terhadap seseorang harus bersifat individual. Fakta bahwa orang lain dalam satu pamflet telah ditangkap tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menghubungkan korban dengan dugaan tindak pidana yang sama," demikian salah satu argumentasi yang diminta untuk diperiksa oleh Komisi Yudisial.
Kronologi Unggahan dan Verifikasi Jadi Sorotan
Laporan itu juga menelisik rentang waktu antara publikasi dan langkah hukum terdakwa. Unggahan yang menjadi pokok perkara dilakukan pada 18 Desember 2024, sementara laporan terdakwa terhadap korban baru tercatat pada 14 Januari 2025. Adapun sejumlah surat dari instansi terkait yang dibahas dalam putusan baru terbit pada Maret dan April 2025.
Perbedaan waktu itu, menurut Taufiqurrahman, perlu diperiksa untuk memastikan basis informasi yang dimiliki terdakwa sebelum memublikasikan foto dan identitas korban. Ia menegaskan tidak bermaksud menyimpulkan bahwa terdakwa sama sekali abai dalam verifikasi, tetapi meminta agar dasar informasi tersebut dinilai secara objektif dan transparan.
Proporsionalitas Media Sosial dan Perlindungan Martabat Korban
Aspek lain yang turut digugat adalah proporsionalitas penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Majelis Hakim mempertimbangkan Facebook sebagai platform yang efektif menjangkau publik luas. Namun pengaduan itu berargumen bahwa luasnya jangkauan sebuah medium tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa publikasi foto dan identitas seseorang merupakan langkah yang niscaya diperlukan demi tujuan pemberantasan narkotika.
Putusan hakim memang telah menguraikan dampak publikasi terhadap nama baik korban Hilda Komala Dewi, termasuk dampak sosial yang dialami anak korban. Namun pengaduan ini mempertanyakan apakah kerugian nyata tersebut telah diberi bobot yang sepadan ketika hakim memutuskan menerapkan alasan pembenar kepentingan umum.
Lima Parameter Kepentingan Umum Diminta Diuji Konkret
Taufiqurrahman secara khusus menyoroti lima parameter kepentingan umum yang dirumuskan Majelis Hakim dalam putusan. Menurutnya, rumusan parameter itu hanya bermakna jika diuji secara konkret terhadap fakta persidangan, meliputi dasar faktual tuduhan, keterkaitan cara penyampaian dengan tujuan, proporsionalitas tindakan, dan perlindungan atas kehormatan individu.
Pengaduan tersebut juga mengacu pada kewajiban hakim berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama kewajiban menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan serta menyertakan alasan dan dasar hukum yang memadai dalam setiap putusan.
Bukan Intervensi, Tapi Pengawasan Etik
Taufiqurrahman menegaskan bahwa langkahnya ke Komisi Yudisial bukan upaya mengintervensi independensi peradilan, apalagi meminta lembaga tersebut membatalkan putusan. Ia menyebut pengaduan itu semata sebagai permintaan pemeriksaan atas aspek perilaku dan profesionalitas hakim sesuai kewenangan yang dimiliki Komisi Yudisial.
"Independensi hakim harus dihormati. Namun, independensi harus berjalan seiring dengan integritas, profesionalitas, kecermatan, dan tanggung jawab etik. Pengawasan etik bukan intervensi terhadap putusan, melainkan bagian dari upaya menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan," tegasnya dalam laporan tersebut.
Jika dalam proses pemeriksaan Komisi Yudisial ditemukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Taufiqurrahman meminta agar tindak lanjut dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Bagi dirinya, inti dari seluruh persoalan ini sederhana namun prinsipil: tujuan yang baik tidak boleh menggugurkan kewajiban untuk menguji kebenaran fakta, dan setiap kesimpulan hukum hakim harus dibangun di atas pertimbangan yang objektif, cermat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
(*)

