 |
| Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Dr. H. Ahsanul Khalik memaparkan program NTB Satu Data di hadapan dewan juri Indonesia's SDGs Action Awards 2026 di Hotel Pullman Thamrin CBD, Jakarta Pusat. |
Jakarta, KabarNTB - Program NTB Satu Data berhasil menembus jajaran lima besar kategori Pemerintah Daerah Provinsi dalam ajang Indonesia's SDGs Action Awards (SAA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Jumat (23/10/2026). Pencapaian ini menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menjadikan transformasi tata kelola data sebagai tulang punggung percepatan pembangunan berkelanjutan yang terukur dan berbasis bukti.
Dari Data Tersebar Menuju Fondasi Kebijakan Bersama
Selama ini, data pembangunan di NTB tersebar di puluhan perangkat daerah tanpa standar yang seragam, sehingga sulit dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan lintas sektor. NTB Satu Data lahir untuk menjawab persoalan mendasar itu: mengonsolidasikan informasi yang berserakan menjadi fondasi bersama untuk merencanakan program, menetapkan sasaran, dan mengevaluasi hasil pembangunan.
Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Prosesnya dimulai sejak 2018, melewati tahapan perintisan portal dan identifikasi data sektoral, penguatan regulasi dan kelembagaan, standardisasi metadata, hingga integrasi data dalam siklus kebijakan secara menyeluruh.
Dataset Melonjak, Indeks Tata Kelola Melesat
Kemajuan NTB Satu Data terbaca dari angka-angka yang terus bergerak naik. Jumlah dataset meningkat dari 795 menjadi 932 hingga September 2026, dengan kontribusi 43 produsen data dari perangkat daerah yang mencakup 13 topik pembangunan. Di sisi lain, nilai Satu Data Indonesia Provinsi NTB melompat dari 53,44 pada 2024 menjadi 75,85 pada 2025, dan diperkirakan menembus angka 90 pada 2026, meski angka final masih menunggu pengumuman resmi dari Tim Satu Data Indonesia Pusat.
Namun, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa ukuran keberhasilan sesungguhnya bukan pada jumlah dataset maupun capaian indeks semata, melainkan sejauh mana data itu benar-benar dimanfaatkan untuk menghasilkan keputusan pemerintah yang lebih baik dan intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Data untuk Rakyat: Dari Verifikasi Bantuan hingga Penanganan Kemiskinan
Nilai strategis NTB Satu Data terlihat dari aplikasinya di lapangan. Data digunakan untuk memverifikasi penerima bantuan pendidikan, memetakan kebutuhan penyandang disabilitas, hingga menentukan sasaran penanganan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya Transformatif. Portal ini juga dilengkapi dashboard tematik, visualisasi data, jadwal rilis, dan fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Pendekatan ini memperkuat kontribusi NTB terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 16 tentang penguatan kelembagaan yang efektif dan akuntabel, serta Tujuan 17 mengenai penguatan kapasitas data dan informasi.
Sistem Tata Kelola Bersama, Bukan Aplikasi Satu Instansi
Keberlangsungan NTB Satu Data ditopang oleh pembagian peran yang jelas: perangkat daerah sebagai produsen data, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, Dinas Kominfotik sebagai wali data, dan Bappeda sebagai koordinator Forum Satu Data. Model ini menegaskan bahwa NTB Satu Data adalah sistem tata kelola bersama, bukan sekadar aplikasi milik satu instansi.
Ke depan, pengembangannya diarahkan pada penguatan integrasi dengan berbagai sistem informasi pembangunan, perluasan pemanfaatan data dalam siklus kebijakan, serta perluasan penerapan prinsip tata kelola data hingga ke kabupaten dan kota di NTB.
Aka: Tanpa Data, SDGs Tidak Akan Sukses
Paparan dan wawancara NTB Satu Data di hadapan lima dewan juri dari unsur kementerian/lembaga dan akademisi disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Pada waktu yang sama, sang gubernur tengah menjadi pembicara dalam The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta.
Di penghujung pemaparannya, pria yang akrab disapa Aka itu menyampaikan penegasan yang merangkum seluruh esensi program tersebut.
"Tidak ada pembangunan berkelanjutan atau tepatnya tujuan pembangunan berkelanjutan akan sukses tanpa data," tegas Aka.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam pembukaan rangkaian SAA 2026 menekankan bahwa komitmen terhadap target SDGs 2030 harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata melalui kebijakan, program, inovasi, layanan, pembiayaan, dan kemitraan yang menghasilkan perubahan konkret bagi masyarakat.
Masuknya NTB dalam lima besar SAA 2026 menjadi penanda penting bahwa transformasi tata kelola data bukan lagi agenda teknologi yang berdiri sendiri, melainkan bagian tak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas pemerintahan dan memastikan manfaat pembangunan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat NTB.
(*)
