Lombok Tengah, KabarNTB - Dua provinsi dengan potensi ekonomi yang saling melengkapi, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat, resmi mengikat komitmen perdagangan pangan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama di Hotel Pullman, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (20/10). Kesepakatan ini mencakup penyediaan komoditas pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran data dan teknologi di bidang peternakan sebagai langkah bersama menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan antardaerah.
NTB Tawarkan Potensi Peternakan, Jabar Buka Pasar
Penandatanganan kerja sama itu berlangsung dalam rangkaian kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat. Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyebut kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pasokan sekaligus menekan gejolak harga di tingkat konsumen. Ia melihat kedua provinsi memiliki keunggulan berbeda yang bisa dipertukarkan secara saling menguntungkan.
Dari sisi NTB, komoditas peternakan, termasuk hewan kurban, menjadi andalan yang selama ini sudah mengalir ke berbagai penjuru Indonesia. Jawa Barat, dengan jumlah penduduk terbesar dan ekosistem UMKM yang berkembang pesat, dinilai sebagai pasar potensial yang dapat memberi kepastian bagi para peternak NTB.
"Kita ketahui bersama Jawa Barat merupakan kiblat bagi sejumlah provinsi yang ada, baik dari jumlah penduduk, kemajuan pariwisata, hingga perkembangan UMKM. Semoga antara Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat bisa saling berbagi dan bisa sama-sama belajar menangani inflasi daerah," ungkap Wagub NTB.
Dorong Investasi Jabar Mengalir ke NTB
Wagub NTB tidak sekadar bicara soal perdagangan komoditas. Ia mendorong agar kerja sama ini menjadi pintu masuk bagi investasi Jawa Barat ke NTB, terutama di sektor-sektor yang sudah mencapai kejenuhan di Jabar namun masih terbuka lebar di NTB.
"Sekali lagi Pak Wakil, kami harapkan mana yang sudah full di Jawa Barat, mohon didorong untuk bisa investasi ke Nusa Tenggara Barat," tutur Indah Dhamayanti Putri.
Wagub juga mengapresiasi peran aktif Bank Indonesia dalam mendampingi pemerintah kabupaten dan kota di NTB menjaga koordinasi pengendalian inflasi. Menurutnya, sinergi tiga pihak antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha menjadi kunci agar stabilitas harga dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
Jabar Akui NTB Sebagai Rujukan Pengendalian Inflasi
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, datang ke NTB bukan sekadar basa-basi kunjungan kerja. Ia mengakui bahwa NTB memiliki rekam jejak yang layak dijadikan pelajaran dalam membangun strategi pengendalian harga melalui koordinasi antarpemangku kepentingan.
"NTB adalah guru yang baik dan guru yang berhasil mendidik muridnya. Bagi kami kegiatan ini bukan hanya sekadar kunjungan, tetapi menjadi kesempatan untuk belajar secara langsung dari pengalaman NTB dalam menjaga stabilitas harga," ujar Erwan Setiawan.
Erwan menegaskan, ukuran keberhasilan pengendalian inflasi tidak bisa hanya dilihat dari angka statistik. Ada deretan aspek yang sama pentingnya, mulai dari ketersediaan barang, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, hingga keberlangsungan usaha petani dan peternak di lapangan.
Realisasi Investasi Rp300 Triliun Jadi Modal Berbagi Pengalaman
Jawa Barat membawa bekal pengalaman tersendiri dalam mendorong pertumbuhan investasi. Realisasi investasi di provinsi itu mencapai Rp300 triliun pada 2025, sebuah capaian yang menurut Erwan bisa menjadi bahan pertukaran pengetahuan bagi NTB dalam mengembangkan iklim investasi daerah.
Namun Erwan mengingatkan agar dokumen kesepakatan yang sudah diteken tidak berakhir sebagai pajangan semata. Ia mendorong agar perjanjian ini segera diterjemahkan ke dalam program yang jelas dan terukur, khususnya dalam penguatan rantai pasok komoditas strategis.
"Kerja sama yang dibangun harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur. Bukan berhenti pada dokumen kesepakatan semata atau sekadar MoU, tapi kita bisa berlanjut ke penguatan komoditas strategis lainnya," tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Muslimin Anwar, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Andhi Wahyu Riyadno, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Linda Al Amin, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat Budi Kurnia, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB M. Riadi, serta jajaran TPID kabupaten dan kota dari kedua provinsi.
(*)

