 |
| Politisi senior PDI Perjuangan NTB H Ruslan Turmuzi. |
Mataram, KabarNTB - Pertikaian elite partai yang tidak berakar pada perbedaan ideologi dinilai menjadi salah satu ancaman paling nyata bagi keberlangsungan regenerasi kepemimpinan partai politik di Indonesia. Di tengah tekanan untuk memperluas basis elektoral dan merespons dinamika pembahasan ambang batas parlemen menjelang kontestasi 2029, konflik internal yang berlarut-larut justru menguras energi organisasi dan mengikis kepercayaan publik.
Konflik Tak Ideologis Gerogoti Soliditas Partai
Politisi senior PDI Perjuangan NTB, H Ruslan Turmuzi, menyebut konflik internal yang tidak berlandaskan perbedaan ideologi sebagai persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia mengingatkan bahwa perseteruan semacam itu kerap diperparah oleh kehadiran aktor eksternal yang sengaja memperuncing perpecahan demi melemahkan eksistensi partai.
"Konflik politik yang tidak ideologis semestinya tidak dibiarkan berlarut-larut. Apalagi jika konflik melibatkan aktor eksternal yang sengaja mengadu domba untuk melemahkan eksistensi. Perseteruan yang kerap berujung pada saling menggergaji bukan hanya menguras energi organisasi, tetapi juga dapat memperlemah kepercayaan publik," ujar Ruslan Turmuzi di Mataram, Kamis (22/10/2026).
Menurut politisi yang akrab disapa RT ini, merebaknya konflik internal sekaligus menjadi cermin bahwa proses kaderisasi dan ideologisasi di tubuh partai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Ketika konflik internal partai misalnya berujung pada persaingan politik yang tidak fair, persoalannya tidak lagi semata-mata mengenai siapa yang menguasai kepengurusan, tetapi juga bagaimana regenerasi partai dijalankan," ucap lelaki yang akrab disapa RT ini.
Ideologisasi Kader sebagai Fondasi Soliditas
RT menegaskan, di era persaingan elektoral antarparpol yang semakin ketat, budaya saling merasa paling benar hanya akan mempersempit ruang konsolidasi. Ia mendorong agar proses ideologisasi kader diperkuat sebagai panduan bagi seluruh fungsionaris partai.
"Di sinilah pentingnya proses ideologisasi kader partai yang kuat untuk memperkuat soliditas dan menjadi panduan gerak fungsionaris yang taat struktural," tambah RT.
RT juga mengaitkan anomali demokratisasi politik saat ini dengan situasi nasional menjelang 2029. Salah satu simpul yang belum terpecahkan adalah pembahasan Parlementary Threshold dalam RUU Pemilu, yang hingga kini belum menemukan titik temu yang bisa diterima semua pihak secara adil.
"Pembahasan RUU Pemilu hingga saat ini belum menemukan titik temu atau kompromi terkait ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold yang bisa diterima semua pihak secara fair dan demokratis," urai RT.
Energi Organisasi Jangan Tersedot Perebutan Pengaruh
Momentum keterbukaan dan demokratisasi, menurut RT, semestinya dimanfaatkan seluruh parpol untuk mengevaluasi strategi, membenahi tata kelola, serta membuka rekrutmen kader melalui edukasi politik yang sistematis dan masif. Namun, jika energi justru habis untuk perebutan pengaruh, pembenahan itu akan semakin sulit diwujudkan.
"Jika energi organisasi justru tersedot untuk mempertahankan pengaruh dan saling menggergaji, upaya pembenahan itu akan semakin sulit dilakukan. Imbasnya, kepercayaan publik turun," urai RT.
RT mengingatkan bahwa senioritas dalam politik semestinya berperan sebagai avant garde, yakni membimbing dan menyiapkan generasi penerus, bukan menjadi tembok penghalang regenerasi.
"Mereka justru merupakan aset yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan kapasitas, menyampaikan gagasan, membangun dukungan masyarakat, dan ikut menentukan arah partai," tutur Ruslan Turmuzi.
Era Pemilih Muda Menuntut Keterbukaan Parpol
Secara terpisah, Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menyoroti keterkaitan erat antara regenerasi kepemimpinan dan pergeseran komposisi pemilih. Pemilih muda kini menjadi kelompok paling strategis dalam setiap kontestasi elektoral, dan parpol tidak bisa hanya mengandalkan sejarah atau identitas politiknya semata untuk meraih simpati mereka.
Ia mengingatkan bahwa akan menjadi kontradiktif apabila partai berharap meraup suara pemilih muda, sementara kader mudanya sendiri tidak mendapat ruang yang memadai di dalam struktur organisasi.
"Regenerasi itu nggak cuma memasukkan anak muda ke dalam struktur untuk memenuhi kebutuhan formal. Mereka perlu memperoleh kesempatan nyata untuk mengambil keputusan, mengembangkan kepemimpinan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat," kata Didu, panggilan karib Direktur Mi6 ini.
Didu menekankan bahwa kader senior memikul tanggung jawab besar dalam konteks ini. Pengalaman panjang di dunia politik mestinya diinvestasikan untuk memperkuat organisasi dan mencetak pemimpin baru, bukan sekadar digunakan untuk mempertahankan posisi.
"Keberhasilan seorang senior itu jangan cuma diukur dari lamanya bertahan dalam kepemimpinan. Harus juga diukur dari kemampuannya melahirkan generasi berikutnya," tandasnya.
(*)
