 |
| Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto alias Didu saat memberikan keterangan kepada media soal dinamika pencalonan Ketua KONI NTB periode 2026-2030. |
Mataram, KabarNTB - Kegagalan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memenuhi syarat pencalonan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 ternyata menyimpan pertanyaan jauh lebih dalam dari sekadar urusan administrasi. Pengamat politik Bumi Gora, Bambang Mei Finarwanto, membaca adanya kemungkinan skenario berlapis di balik proses yang menggagalkan gubernur itu bahkan sebelum resmi bertarung.
Tim Pemenangan Dinilai Tidak Cermat
Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6 yang akrab disapa Didu ini menilai sejak awal ada yang janggal. Salah satu syarat yang telah ditetapkan organisasi adalah calon harus memiliki pengalaman memegang cabang olahraga atau pernah menjabat sebagai pengurus KONI. Bagi Didu, tim yang mengawal pencalonan Iqbal semestinya sudah memetakan hal ini jauh sebelum proses pendaftaran dimulai.
"Masak tim yang mendorong gubernur maju tidak mengetahui syarat dasar pencalonan? Itu kan bukan aturan yang muncul sehari sebelum pendaftaran. Kalau mereka serius mengusung gubernur, seharusnya semua persyaratan sudah dipetakan sejak awal," tukas Didu, Rabu 20 Agustus 2026.
Yang memperkeruh situasi, kata Didu, adalah sikap tim pemenangan yang sebelumnya justru tampil sangat percaya diri menyatakan dukungan terhadap Iqbal telah mencukupi. Menghitung dukungan dari cabang olahraga, menurutnya, tidak otomatis berarti kandidat sudah layak maju.
"Jangan sampai tim hanya menghitung berapa cabang olahraga yang mendukung, tetapi lupa menghitung apakah kandidatnya sendiri memenuhi syarat untuk masuk gelanggang," ujarnya.
Membaca Skenario Berlapis
Didu kemudian mengajak publik untuk tidak berhenti pada narasi kelalaian administratif semata. Ia membuka kemungkinan lain yang disebutnya perlu dibaca secara kritis. Dalam perspektif politik, menurutnya, kegagalan seseorang selalu membuka peluang bagi orang lain.
"Dalam politik, kita tidak boleh hanya melihat siapa yang gagal. Kita juga harus melihat siapa yang diuntungkan setelah seseorang gagal," katanya.
Ia pun menggunakan metafora Kuda Troya untuk menggambarkan kemungkinan tersebut. Menurut Didu, bisa saja pencalonan Iqbal sejak awal memang tulus didorong oleh pendukungnya. Namun ada pula kemungkinan bahwa aktor tertentu memanfaatkan momen itu untuk menyiapkan kandidat alternatif yang menunggu di belakang layar.
"Bisa saja ini sekadar salah kalkulasi. Tetapi bisa juga ada politik lapis kedua. Gubernur didorong maju, tetapi ketika beliau ternyata tidak bisa menjadi calon, sudah ada orang lain yang siap mengambil posisi," ujar Didu.
Ia menegaskan bahwa analisis tersebut bukan tuduhan bahwa skenario itu benar-benar terjadi, melainkan pembacaan atas pola yang menurutnya layak dicermati publik.
Rangkaian Simpul yang Terlalu Menarik untuk Diabaikan
Didu kemudian memaparkan sejumlah fakta yang ia nilai membentuk pola. Dalam proses pencalonan, Mori Hanafi turut mendaftar bersama Gubernur Iqbal dan sempat mendapat desakan untuk mundur. Ketua Tim Pemenangan Iqbal adalah Ketua KONI Kota Mataram yang juga berada dalam struktur Partai Golkar NTB. Setelah Iqbal dan Mori sama-sama tersingkir dari bursa pencalonan, tiba-tiba muncul nama Wali Kota Mataram Mohan Roliskana sebagai figur yang diperbincangkan untuk memimpin KONI NTB. Mohan sendiri adalah Ketua DPD Partai Golkar NTB sekaligus Ketua Wushu NTB.
"Satu per satu simpulnya muncul. Ada gubernur, ada ketua tim pemenangan, ada KONI Kota Mataram, ada Golkar, kemudian muncul nama Mohan setelah dua nama sebelumnya tidak menjadi kandidat. Apakah semuanya kebetulan? Bisa saja. Tetapi politik membutuhkan kita untuk membaca pola," kata Didu.
Didu tidak mendorong publik untuk terburu-buru menyimpulkan adanya rekayasa. Namun ia menekankan pentingnya transparansi agar tidak tumbuh persepsi bahwa kontestasi ini telah diarahkan kepada figur tertentu sejak awal.
"Kalau memang semua ini kebetulan, buka saja prosesnya secara terang. Kalau memang tidak ada skenario, publik akan bisa menilai sendiri," ujar pengamat yang dikenal kritis terhadap dinamika politik NTB ini.
Gubernur Tidak Boleh Jadi Korban Timnya Sendiri
Terlepas dari kemungkinan skenario berlapis, Didu menegaskan bahwa tanggung jawab atas kegagalan ini pertama-tama harus dialamatkan kepada tim pemenangan. Iqbal sebagai gubernur adalah figur publik dengan otoritas dan pengaruh kebijakan yang luas, termasuk dalam pembinaan olahraga daerah. Dukungan politik terhadapnya membawa konsekuensi yang tidak kecil.
"Gubernur tidak boleh menjadi korban dari ketidaktahuan timnya sendiri. Kalau ada orang yang mendorong gubernur maju, orang itulah yang pertama kali harus memastikan beliau bisa maju," katanya.
Ia juga mengingatkan agar dorongan yang diberikan tim tidak berujung pada tagihan politik di kemudian hari.
"Jangan sampai gubernur didorong maju hari ini, lalu ketika gagal, orang yang mendorongnya datang membawa tagihan politik. Itu yang harus diwaspadai," tandasnya.
Pertanyaan Kunci: Siapa yang Paling Diuntungkan?
Pada akhirnya, Didu merumuskan satu pertanyaan sederhana yang ia anggap sebagai kunci untuk membaca seluruh dinamika ini, bukan lagi siapa yang gagal, melainkan siapa yang paling diuntungkan dari kegagalan itu.
"Jangan menuduh tanpa bukti. Tetapi jangan juga meminta publik berhenti bertanya ketika ada rangkaian fakta yang memang menarik untuk dibaca," katanya.
Didu menegaskan bahwa kontestasi Ketua KONI NTB seharusnya dikembalikan kepada mekanisme organisasi dan kepentingan olahraga yang sesungguhnya. Ketua KONI, kata dia, harus lahir dari kapasitas, pengalaman, dan dukungan organisasi yang nyata, bukan dari kedekatan dengan kekuasaan.
(*)
