 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (2/7/2026). |
Jakarta, KabarNTB - Di antara 38 provinsi di Indonesia, hanya satu yang pulang dari Jakarta dengan nota kesepakatan strategis bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan — Nusa Tenggara Barat. Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menandatangani langsung Nota Kesepakatan (MoU) bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (2/7/2026), menegaskan posisi NTB sebagai daerah yang bergerak cepat menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan program strategis pemerintah pusat.
Daerah Harus Aktif Menjemput Peluang
Gubernur Miq Iqbal menyebut keberhasilan ini sebagai buah dari pendekatan komunikasi yang proaktif — bukan menunggu program turun dari pusat, melainkan aktif membangun relasi, menyamakan visi, dan menghadirkan kolaborasi yang menghasilkan manfaat nyata.
"Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Miq Iqbal.
Latar belakang Gubernur sebagai diplomat kini dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi antarlembaga, mengubah koordinasi administratif biasa menjadi kemitraan strategis yang mempercepat lahirnya program-program pembangunan bagi NTB.
Lima Tahun, Sembilan Ruang Lingkup Strategis
Kerja sama ini dirancang untuk jangka waktu lima tahun dengan sembilan ruang lingkup strategis, meliputi sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.
Seluruhnya diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB berbasis Ekonomi Biru (Blue Economy), sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut agar pertumbuhan ekonomi tidak datang dengan harga kerusakan lingkungan.
Nelayan dan Masyarakat Pesisir Jadi Sasaran Utama
Manfaat kerja sama ini diharapkan mengalir langsung ke nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir — melalui peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, perluasan akses pasar, serta pengembangan SDM yang lebih kompetitif.
Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan ruang laut juga diharapkan memberikan kepastian bagi investasi sektor kelautan, sekaligus menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir NTB.
Diplomasi Bukan Sekadar Membangun Relasi
Bagi Pemprov NTB, penandatanganan MoU ini bukan sekadar menambah tumpukan dokumen kerja sama. Ini adalah bukti bahwa komunikasi yang dibangun secara efektif mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung — memperkuat ekonomi maritim, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan mempercepat terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.
(*)
