 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berfoto bersama dengan perwakilan ONG Balanced World, Rosa, didampingi pengurus Yayasan Lombok Forgotten Children, dalam audiensi di ruang kerja Gubernur, Mataram, Jumat (3/7/2026). |
Mataram, KabarNTB - Delapan tahun sudah lembaga kemanusiaan asal Spanyol, ONG Balanced World, setia menyalurkan bantuan air bersih ke pelosok Nusa Tenggara Barat. Jumat (3/7/2026), konsistensi itu berbuah manis: Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal tak hanya memberi apresiasi, tetapi juga melempar tawaran kerja sama besar berupa skema Sister Province alias provinsi kembar antara NTB dan Kepulauan Kenari, Spanyol. Pertemuan yang digelar di ruang kerja Gubernur tersebut turut dihadiri pengurus Yayasan Lombok Forgotten Children (Yayasan Andres) selaku mitra lokal Balanced World di lapangan.
Dari Puing Gempa 2018 ke Ribuan Keluarga
Kerja sama kemanusiaan ini bermula dari puing-puing bencana gempa bumi Lombok tahun 2018. Sejak saat itu, Balanced World bersama Yayasan Andres konsisten membagikan filter air minum tanpa listrik ke sekolah, panti asuhan, hingga komunitas rentan di berbagai penjuru NTB. Program itu berjalan beriringan dengan edukasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS), serta inovasi pengelolaan sampah plastik yang disulap menjadi fasilitas sekolah.
Perwakilan ONG Balanced World, Rosa, yang hadir didampingi penerjemah, memaparkan skala jangkauan program yang mereka danai dari sumbangan publik Pemerintah Kepulauan Kenari itu.
"Tiap tahun kami menjangkau sekitar 1.200 keluarga dan puluhan sekolah. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan keterbukaan pemerintah daerah terhadap inisiatif ini," ujar Rosa.
Iqbal: Masalahnya Bukan Niat, tapi Orkestrasi
Namun di balik apresiasinya, Lalu Iqbal menyelipkan catatan kritis. Berbekal pengalamannya di dunia diplomasi internasional, ia mengaku heran mengapa puluhan tahun kehadiran organisasi internasional di NTB belum juga mengikis angka kemiskinan secara signifikan. Baginya, akar masalahnya bukan soal minimnya bantuan, melainkan lemahnya sinkronisasi program yang membuat tiap lembaga bergerak sendiri-sendiri tanpa arah yang sama.
"Masalahnya adalah sinkronisasi. Program dan proyek yang ada sering kali tidak terorkestrasi dengan baik. Oleh karena itu, Pemprov NTB kini mengambil peran sebagai dirigen atau penata kelembagaan agar semua bantuan tepat sasaran," tegas Iqbal.
Untuk membenahi hal itu, Pemprov NTB kini menempatkan diri sebagai "dirigen" yang mengatur arah bantuan lewat program unggulan bertajuk Desa Berdaya. Program ini mengarahkan anggaran daerah secara terfokus untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di 106 desa, mencakup sekitar 114.000 jiwa atau 2 persen dari total populasi NTB.
Menuju Kerja Sama Resmi Antarpemerintah
Agar dampak kolaborasi kemanusiaan ini tak berhenti pada proyek per proyek, Iqbal mengusulkan langkah yang lebih permanen: payung hukum kerja sama government to government lewat skema Sister Province antara NTB dan Kepulauan Kenari. Skema ini, menurutnya, juga akan memudahkan posisi Balanced World saat harus mempertanggungjawabkan program mereka di parlemen lokal Spanyol.
"Jika kita memiliki payung hukum kerja sama (umbrella cooperation) yang kuat, segalanya akan lebih mudah. Melalui kesempatan ini, saya juga mengirimkan undangan resmi kepada Gubernur Kepulauan Kenari untuk berkunjung ke NTB guna meninjau langsung proyek lapangan sekaligus menandatangani kerja sama ini," pungkas Iqbal.
Turut mendampingi Gubernur dalam audiensi tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB. Kehadiran keduanya sekaligus menjadi sinyal bahwa pemetaan program lanjutan sudah disiapkan, dengan kawasan Lembar dan Sekotong di Lombok Barat disebut-sebut sebagai target berikutnya.
(*) Kolaborasi lintas negara ini menjadi bukti bahwa kepercayaan dibangun bukan dalam semalam, melainkan lewat konsistensi delapan tahun tanpa henti.
