 |
| Wali Kota Bima H. Arrahman H. Abidin memberikan klarifikasi terkait isu nepotisme jabatan strategis di lingkup Pemkot Bima melalui akun media sosial pribadinya. |
Kota Bima, KabarNTB - Sebuah pesan WhatsApp dari seorang kawan cukup membuat Wali Kota Bima H. Arrahman H. Abidin tergerak angkat bicara. Pertanyaan sederhana "apa benar ipar dan istri dikasih jabatan strategis di Pemkot" yang telanjur viral di media sosial itu ia jawab tuntas lewat unggahan panjang di akun Facebook pribadinya, Sabtu (4/7/2026). Bukan sekadar membantah, ia bahkan membeberkan rekam jejak karier istri selama tiga dekade lebih sebagai bukti.
Dilantik Februari 2025, Langsung Diterpa Isu Keluarga
Arrahman mengaku sejak dilantik sebagai Wali Kota pada Februari 2025, ia sadar betul posisinya terikat sumpah jabatan untuk taat aturan dan menjaga amanah rakyat. Namun ia juga tak menampik statusnya sebagai bagian dari keluarga besar: 21 bersaudara dari tiga ibu, terdiri dari 10 saudari perempuan dan 11 saudara laki-laki. Baginya, latar belakang keluarga besar ini kerap disalahpahami publik sebagai celah praktik nepotisme di lingkup pemerintahannya.
"Di meja kerja saya, tidak ada keluarga atau bukan keluarga. Ukurannya cuma satu: benar atau salah. Yang melanggar saya proses. Yang berprestasi saya apresiasi. Siapa pun orangnya," tulis Arrahman.
Klarifikasi Soal Ipar: Sudah Tidak Ada yang Aktif Jadi ASN
Untuk meredam spekulasi, Arrahman merinci data keluarganya secara terbuka. Dari 10 saudari perempuannya, hanya tiga orang yang suaminya berstatus ASN, dan ketiganya kini telah pensiun. Tujuh saudari lainnya bersuamikan non-ASN. Dengan kata lain, tegasnya, saat ini tidak ada lagi ipar dirinya yang berstatus ASN aktif, apalagi menduduki jabatan strategis di Pemkot Bima.
33 Tahun Mengabdi, Karier Istri Dirintis Sebelum Suami Terjun Politik
Bagian paling personal dari klarifikasi ini justru menyangkut istrinya sendiri, Bidan Badrah Ekawati, S.E., Str.Keb. Arrahman mengungkapkan sang istri telah diangkat sebagai PNS sejak 1993, jauh sebelum dirinya terjun ke dunia politik, dengan jenjang pendidikan berjenjang mulai SPK, D1, D3, D4 Kebidanan, Profesi Bidan, hingga gelar Sarjana Ekonomi. Kariernya pun disebut dirintis dari bawah: 20 tahun sebagai staf biasa, Kepala Seksi Promkes pada 2013, Kepala Bidang Promkes pada Agustus 2016, hingga meraih golongan IV/a sejak April 2017.
"Apakah 33 tahun pengabdian, 4 jenjang pendidikan kesehatan, Profesi Bidan, gelar S.E, dan jabatan yang dia rintis dari nol itu gugur nilainya hanya karena hari ini dia adalah istri saya seorang wali kota? Jawaban saya: tidak. Yang menilai seorang ASN adalah SKP-nya, hasil kerjanya, absensinya, integritasnya. Bukan status perkawinannya dengan saya," tegas Arrahman.
Klaim Sudah Lewat Baperjakat dan Sistem Merit
Arrahman menegaskan seluruh proses pelantikan pejabat, termasuk istrinya, telah melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dengan sistem merit serta mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia mengaku sadar tidak semua pihak akan puas dengan penjelasannya, namun menurutnya ketidakpuasan tersebut adalah bagian wajar dari demokrasi yang akan ia jawab lewat kerja nyata, bukan sekadar janji.
Pegang Prinsip Maja Labo Dahu untuk ASN Kota Bima
Menutup pernyataannya, Arrahman berharap Kota Bima membuka ruang seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik daerah tanpa mempersoalkan garis keturunan, melainkan menilai dari kontribusi nyata. Ia mengaku menanamkan prinsip Maja Labo Dahu — malu berbuat salah, takut melanggar aturan — baik kepada keluarganya maupun seluruh jajaran ASN di lingkup Pemkot Bima.
(*)
