Rapat koordinasi penguatan implementasi Satu Data Indonesia yang digelar Dinas Kominfotik Provinsi NTB bersama Bappeda NTB di Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kamis (11/6/2026).
Mataram, KabarNTB - Nusa Tenggara Barat bergerak serius membenahi tata kelola data sebagai tulang punggung pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi NTB kini membidik predikat Sangat Baik dalam penilaian Indeks Satu Data Indonesia (SDI), sebuah lompatan ambisius yang diyakini akan membuat setiap kebijakan lebih tajam, tepat sasaran, dan berpijak pada fakta.
Komitmen itu menguat dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) bersama Bappeda NTB selaku Sekretariat Forum Satu Data, Kamis (11/6/2026).
Lompatan Signifikan dari Cukup ke Baik
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, mengungkapkan bahwa hasil evaluasi terbaru menempatkan NTB pada nilai 75,85 dengan predikat Baik, melonjak jauh dari capaian sebelumnya yang hanya 53,44 atau kategori Cukup. Namun ia mengingatkan bahwa penilaian SDI bukan soal seberapa banyak data yang dimiliki daerah.
"Yang perlu dipahami, penilaian Satu Data Indonesia bukan sekadar menilai banyaknya data yang dimiliki daerah. Yang dinilai adalah bagaimana data itu dikelola, didokumentasikan, memiliki standar yang jelas, mudah dibagipakaikan, dan benar-benar digunakan dalam pengambilan kebijakan." ujarnya.
Aka, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa penguatan data sejalan dengan visi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang menghendaki seluruh kebijakan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
"Pak Gubernur menaruh perhatian besar terhadap penguatan tata kelola data karena seluruh kebijakan pembangunan harus berbasis fakta dan kebutuhan riil masyarakat. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat." katanya.
Target Nilai di Atas 90
Sekretariat Forum Satu Data NTB, Dr. Suryani Eka Wijaya, menyatakan optimisme bahwa NTB mampu menembus nilai di atas 90 pada penilaian tahun ini. Untuk itu, Pemprov NTB tengah menyiapkan pembentukan Tim Manajemen Data Spasial tingkat provinsi serta sejumlah regulasi pendukung tata kelola data.
Sementara itu, Penanggung Jawab Data Geospasial NTB, Tribhuana Tungga Dewi, ST, M.Si, menyebut Bappeda NTB telah memetakan sedikitnya 155 peta tematik yang mendukung perencanaan pembangunan, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kebencanaan. Sebagian di antaranya telah terintegrasi ke Portal NTB Satu Data dan platform Desa Berdaya.
Data yang Baik, Pemerintahan yang Lebih Efektif
Kepala Bidang Pengelolaan TIK Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, menambahkan bahwa capaian Indeks SDI juga akan berdampak pada penilaian Pemerintahan Digital secara nasional, menjadikan penguatan tata kelola data sebagai investasi strategis yang imbasnya melampaui sekadar angka indeks.
Bagi Aka, angka tinggi bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah memastikan data benar-benar bekerja untuk masyarakat.
"Tujuan akhirnya bukan sekadar memperoleh nilai tinggi. Yang terpenting adalah menghadirkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya sebagai fondasi pembangunan NTB yang lebih maju, efektif, dan tepat sasaran." pungkasnya.
(*)
