 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal membuka Pertemuan Tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) ke-1 di Mataram, Selasa (30/6/2026). |
Mataram, KabarNTB - Selama ini kebijakan perikanan kerap lahir dari insting, bukan bukti. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal ingin mengubah kebiasaan itu. Ia mendesak pengelolaan perikanan di NTB beralih dari kebijakan berbasis asumsi menjadi evidence-based policy alias kebijakan berbasis data, sebuah penegasan yang disampaikannya saat membuka Pertemuan Tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) ke-1 di Mataram, Selasa (30/6/2026).
Dua WPP, Potensi Besar yang Butuh Kolaborasi
Sebagai provinsi yang berada di dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) — WPP 573 di Samudra Hindia dan WPP 713 di Laut Flores — NTB menyimpan potensi kelautan yang sangat besar. Namun Gubernur menegaskan, potensi sebesar itu juga membawa tantangan yang mustahil diselesaikan pemerintah sendirian.
"Ini adalah show of willingness dari kami bahwa kami ingin bergandengan tangan, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan seluruh sektor, baik pemerintah, civil society, akademisi, maupun para pelaku usaha. Kita memiliki visi bersama untuk membangun pengelolaan perikanan NTB yang lebih baik," ujar Miq Iqbal.
Data Akurat Jadi Persoalan Mendasar
Gubernur mengungkapkan, persoalan paling mendasar di sektor kelautan dan perikanan saat ini adalah masih terbatasnya data akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan, yang membuat berbagai program kerap tidak memberi dampak optimal.
"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan insting atau perasaan. Yang ingin kita bangun adalah kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," tegasnya.
Untuk mengatasinya, ia mengajak perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, lembaga riset, dan seluruh pemangku kepentingan membangun sistem data perikanan yang lebih akurat lewat mekanisme kolaboratif.
Ekosistem Usaha yang Masih Berjalan Sendiri-Sendiri
Miq Iqbal menegaskan, perikanan berkelanjutan tidak cukup hanya menjaga kelestarian laut. Yang sama pentingnya adalah membangun ekosistem usaha yang sehat, mulai dari nelayan, industri pengolahan, hingga rantai pemasaran.
"Model bisnis perikanan kita belum sepenuhnya berkelanjutan. Setiap pelaku masih berjalan sendiri-sendiri sehingga ekosistemnya terfragmentasi. Padahal, keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," jelasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya keberpihakan negara terhadap sektor perikanan, mencontoh praktik negara-negara maju yang menempatkan sektor pangan, termasuk perikanan, sebagai bagian dari ketahanan nasional yang layak mendapat dukungan dan perlindungan pemerintah.
Tuna NTB Sudah Kantongi Sertifikasi MSC
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, menyebut keberadaan WPP 573 dan WPP 713 menempatkan NTB pada posisi strategis dalam pengembangan perikanan nasional, sehingga tata kelola daerah harus diarahkan pada komoditas berdaya saing global.
Ia mengapresiasi Mitra Kelautan dan Perikanan Indonesia (MDPI) yang berhasil mendampingi pengelolaan tuna di WPP 713 hingga meraih sertifikasi internasional dari Marine Stewardship Council (MSC) — bukti bahwa praktik perikanan berkelanjutan di NTB telah memenuhi standar dunia.
60 Ribu Nelayan Bakal Dimudahkan Urus E-Pas Kecil
Pemprov NTB juga berkomitmen menuntaskan persoalan administrasi nelayan, khususnya percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat mengakses BBM bersubsidi. Dengan jumlah nelayan NTB yang mencapai lebih dari 60 ribu orang, penyelesaiannya akan dikoordinasikan bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.
Bagi Pemprov NTB, masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan — fondasi menuju tata kelola perikanan berkelanjutan, daya saing komoditas yang lebih kuat, dan kesejahteraan nelayan yang nyata.
(*)
