Massa Aliansi Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) berunjuk rasa serentak di depan Terminal Pertamina Kota Bima, Selasa (2/6/2026), menuntut pemekaran Pulau Sumbawa menjadi provinsi baru sekaligus menagih janji Wamen PKP Fahri Hamzah yang pernah berkomitmen memperjuangkan PPS jika Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024.
Kota Bima, KabarNTB - Tuntutan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menggelora. Aliansi Pemekaran PPS menggelar aksi demonstrasi serentak di Bima, Dompu, hingga Sumbawa, Selasa (2/6/2026). Di Kota Bima, ratusan massa berseragam hitam-putih memusatkan aksi di depan Terminal Pertamina — dan momen ini sekaligus dimanfaatkan untuk menagih janji Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah yang dianggap bungkam setelah duduk di kabinet Prabowo-Gibran.
Fahri Hamzah Dituding Ingkar Janji
Perwakilan demonstran, Amrin, menegaskan dalam orasinya bahwa Fahri Hamzah pernah berjanji secara terbuka bahwa Pulau Sumbawa akan menjadi provinsi baru apabila pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024. Kenyataannya, setelah dilantik menjadi Wamen PKP, Fahri dinilai tidak bersuara sama sekali soal aspirasi yang pernah ia gembar-gemborkan.
"Harusnya Fahri Hamzah ada di sini bersama kami karena dulu dia berjanji memperjuangkan pemekaran PPS." kata Amrin dalam orasinya.
"Fahri Hamzah sudah ingkar janji dan mengkhianati aspirasi serta perjuangan warga Pulau Sumbawa yang ingin pisah dari Provinsi NTB." terang Amrin.
Amrin mendesak Fahri dan seluruh tokoh nasional asal Pulau Sumbawa untuk menyuarakan tuntutan ini ke pemerintah pusat tanpa terkecuali.
"Tak ada tuntutan yang lain. PPS harga mati." imbuhnya.
Janji Fahri di Bima pada 8 Februari 2024
Wacana PPS memang pernah dihembuskan Fahri Hamzah saat ia masih menjabat Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Dalam deklarasi dukungan relawan Gemoy Milenial Prabowo-Gibran di Kota Bima, 8 Februari 2024, Fahri menyatakan warga Sumbawa telah lama merindukan terbentuknya provinsi sendiri.
"Setelah capres-cawapres kita dilantik 20 Oktober 2024, PPS akan mulai dibahas hingga disahkan." kata Fahri saat itu.
"Selama 23 tahun saya memperjuangkan agar PPS ini terbentuk. Untuk itu, rekomendasi yang tertulis akan saya sampaikan ke Pak Prabowo-Gibran." imbuh Fahri kala itu.
Massa Sempat Tutup Jalan Nasional
Di lapangan, massa aksi sempat menutup jalan nasional lintas Bima–Sumbawa di depan Terminal Pertamina Bima, meski hanya berlangsung sebentar sebelum akhirnya dibuka kembali.
Ketua Presidium Aliansi PPS Kota Bima, Abdussyahir alias Ogie, menegaskan dua tuntutan utama aksi serentak hari ini: mendesak pemekaran Pulau Sumbawa menjadi provinsi baru, dan menuntut pencabutan moratorium daerah otonomi baru (DOB) PPS.
"Kami mendesak pemekaran PPS. Kami juga meminta pemerintah pusat agar turun ke Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa untuk mendengar dan melihat langsung warga yang ingin mekar." ujar Ogie.
"Aksi serentak hari ini dengan tuntutan yang sama, yakni mendesak pemekaran PPS dan mencabut moratorium DOB PPS." pungkasnya.
(*)
