 |
| Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin memimpin Rapat Koordinasi bersama Wakil Wali Kota Feri Sofiyan dan jajaran OPD di Aula Maja Labo Dahu, Selasa (30/6/2026). |
Kota Bima, KabarNTB - Dari puluhan perangkat daerah yang ada, baru tujuh yang benar-benar menyetor data inovasi ke sistem daerah. Temuan inilah yang membuat Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin turun tangan langsung memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Wakil Wali Kota Feri Sofiyan di Aula Maja Labo Dahu, Selasa (30/6/2026), dihadiri Sekda, para asisten, staf ahli, seluruh kepala OPD, kepala bagian, camat, hingga lurah se-Kota Bima.
Tiga Fokus: Inovasi, LPG Bersubsidi, dan Keterbukaan Informasi
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan tiga prioritas Pemkot Bima: peningkatan inovasi daerah, pengawasan distribusi LPG bersubsidi, dan optimalisasi penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.
Pelayanan Dasar Justru Tertinggal Soal Inovasi
Untuk mengejar predikat kota inovatif, setiap kepala perangkat daerah diwajibkan mengajukan minimal dua inovasi yang diinput ke sistem inovasi daerah. Namun Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) melaporkan, baru tujuh perangkat daerah yang menginput inovasi hingga saat ini. Ironisnya, sejumlah OPD penyelenggara pelayanan dasar, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD, hingga DPMPTSP, justru belum menyampaikan data sama sekali.
Menanggapi temuan ini, Wali Kota tidak ingin keterbatasan anggaran dijadikan tameng untuk kinerja yang menurun.
"Jangan karena kondisi fiskal kita terbatas, kinerja ikut menurun. Ingat, kerja adalah ibadah dan amanah. Jika diniatkan sebagai ibadah, maka prosesnya akan terasa ringan dan hasilnya pun akan baik. Terlebih perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan dasar memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat," tegasnya.
2.060 Tabung LPG Tambahan Disalurkan
Rakor juga mengupas perkembangan penanganan kelangkaan dan kenaikan harga LPG bersubsidi. Wali Kota menyebut persoalan ini sudah ditindaklanjuti lewat rapat koordinasi bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, Bagian Koperindag, dan Bagian Ekonomi, dengan instruksi agar seluruh pihak terus turun ke lapangan memantau dinamika distribusi.
Kepala Bagian Koperindag melaporkan, hasil inspeksi mendadak menunjukkan tren distribusi LPG mulai membaik. Sejumlah pangkalan yang terbukti menjual di luar ketentuan telah ditegur dan dilaporkan ke Pertamina untuk dikenai sanksi pembatasan kuota jika pelanggaran berulang. Koordinasi dengan agen juga diperkuat agar bertindak tegas terhadap pangkalan yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), meski pengawasan pemerintah diakui hanya menjangkau pangkalan resmi, bukan pengecer tanpa izin.
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi menjelaskan bahwa koordinasi dengan aparat Kelurahan Nae, Penaraga, dan Rabangodu Utara telah diperkuat dengan menghadirkan langsung agen dan seluruh pangkalan LPG di wilayah tersebut, demi memastikan penyaluran tepat sasaran. Pemkot Bima melalui Bagian Ekonomi juga berkoordinasi dengan Pertamina untuk extra dropping, dan tambahan 2.060 tabung LPG telah disalurkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pengawasan Diminta Tak Berhenti Saat Krisis Reda
Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota meminta camat, lurah, RT/RW, hingga tiga pilar kelurahan terus membangun komunikasi dengan warga dan aktif mengawasi distribusi LPG. Setiap dugaan penyimpangan diminta segera dilaporkan ke Bagian Koperindag untuk ditindaklanjuti. Ia juga meminta inspeksi dilakukan rutin, bukan hanya saat muncul masalah.
"Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan. Jangan hanya saat ada masalah. Berikan sanksi tegas kepada pelaku yang melakukan penyimpangan agar menimbulkan efek jera," ujarnya.
Publikasikan Setiap Tindak Lanjut Aspirasi Warga
Wali Kota turut mengingatkan pentingnya penyebarluasan informasi pembangunan. Ia meminta seluruh perangkat daerah memanfaatkan media sosial resmi masing-masing agar masyarakat tahu setiap tindak lanjut atas aspirasi maupun pengaduan yang disampaikan.
"Publikasikan setiap tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah. Masyarakat kita kritis dan perlu mengetahui bahwa setiap persoalan yang disampaikan benar-benar ditindaklanjuti," pesannya.
Wawali: Keterbatasan Anggaran Bukan Alasan Turunkan Kualitas Layanan
Wakil Wali Kota Feri Sofiyan menegaskan bahwa semangat kerja adalah kunci menghadirkan pemerintahan yang responsif dan inovatif. Baginya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan dasar adalah kewajiban yang harus dipenuhi optimal, sementara persoalan distribusi LPG bisa diselesaikan jika seluruh unsur pemerintah bekerja sistematis, cerdas, dan bersinergi hingga ke tingkat kelurahan dan RT/RW.
"Responsif dan inovatif lahir dari semangat kerja. Selama kita bekerja dengan niat pengabdian dan ibadah, maka setiap persoalan akan dapat kita selesaikan bersama," pungkas Wakil Wali Kota.
(*)
