Ilustrasi
Kota Bima, KabarNTB - Keberangkatan 25 anggota DPRD Kota Bima melakukan studi komparatif ke Lombok untuk membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuai kritik tajam. Direktur Eksekutif LEAD NTB, Agus Mawardy, menilai kegiatan tersebut hanya formalitas pemborosan anggaran, apalagi dilakukan di saat pemerintah tengah menggalakkan efisiensi.
Dua Kali ke Luar Daerah dalam Tiga Bulan
Agus menyoroti frekuensi perjalanan dinas anggota dewan yang dinilai berlebihan. Bulan lalu mereka ke Bali, kini rombongan besar berangkat ke Lombok dengan alasan yang sama: mempelajari cara menggenjot PAD. Ia mempertanyakan esensi dari kegiatan yang berulang tersebut.
“Kalau dalam tiga bulan sudah dua kali keluar daerah. Apa ini yang dimaksud efisiensi? Bulan lalu sudah studi banding ke Bali tidak ada hasilnya. Sekarang habiskan uang untuk studi komparasi di Lombok lagi,” sorot Agus, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, dengan kemajuan teknologi, pertukaran strategi kebijakan tidak perlu lagi dilakukan dengan cara konvensional yang menghabiskan anggaran. “Studi banding bertahun-tahun, hasilnya nihil. Kasihan anggaran daerah kalau hanya dibuat jalan-jalan pejabat,” tambahnya.
Sindiran untuk Ketua DPRD dan Anggota Senior
Agus secara khusus menyoroti Ketua DPRD Syamsuri dan anggota dewan yang sudah menjabat dua periode. Ia menyebut mereka sudah belasan kali keluar daerah, namun baru sekarang bicara soal PAD.
“Sebenarnya ini hanya alasan untuk mencari pembenaran penggunaan uang daerah. Studi banding yang judulnya PAD sangat laris tiap tahun, sering dijadikan alasan yang cocok untuk jalan-jalan,” sindirnya, mengutip istilah kontroversial yang pernah diucapkan anggota DPR RI.
Rp250 Juta untuk Studi Banding, Bisa untuk Pemberdayaan Sosial
Ia menghitung, jika satu orang dianggarkan Rp10 juta, total Rp250 juta melayang untuk perjalanan 25 orang. “Berapa keluarga yang bisa sejahtera jika uang itu dipakai untuk program pemberdayaan sosial?” ujarnya.
Agus mendesak agar kegiatan studi banding semacam ini dihentikan sementara, terutama di tengah kebijakan penghematan anggaran. Menurutnya, publik berhak tahu urgensi perjalanan dan hasil konkret yang bisa dirasakan masyarakat.
Tuntut Transparansi dan Hasil Nyata
Ia menegaskan, setiap perjalanan dinas seharusnya menghasilkan laporan dan tindak lanjut yang jelas. “Sejauh ini, apa yang berdampak langsung setelah 25 orang ini pulang? Apakah keadaan Kota Bima lebih baik? Soal ternak liar saja mereka tidak punya suara,” pungkasnya.
“Publik berhak mengetahui apa saja manfaat yang dibawa pulang oleh para wakil rakyat setelah melakukan kunjungan kerja ke luar daerah,” tandasnya.
Agus berharap momentum efisiensi anggaran menjadi refleksi bagi legislatif untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar efektif dan memberi manfaat nyata bagi publik.
(*)
