
Musyawarah Daerah (MUSDA) ke-VI DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bima.
Bima, KabarNTB - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) ke-VI DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bima pada 22 November 2025, suasana politik lokal mulai memanas. Sekretaris PAN Bima periode 2020–2025, Rafidin S.Sos, menyatakan seluruh elemen partai telah berada dalam kondisi siaga untuk menyukseskan agenda demokrasi internal partai tersebut.
Momentum Konsolidasi dan Evaluasi Kinerja
Rafidin S.Sos menegaskan bahwa MUSDA kali ini tidak sekadar rutinitas organisasi, melainkan momentum krusial untuk melakukan konsolidasi menyeluruh, mengevaluasi capaian kinerja, dan merancang ulang peta kekuatan partai guna menghadapi dinamika politik lima tahun ke depan.
"MUSDA ini adalah momen strategis untuk memperkuat soliditas PAN Kabupaten Bima. Kami ingin memastikan seluruh pengurus memiliki visi dan gerak yang sama dalam membangun PAN yang progresif, inklusif, dan dekat dengan masyarakat," ujar Dayat, sapaan akrab politisi muda yang juga Anggota DPRD Kabupaten Bima ini.
Fokus pada Penguatan Basis Kader
Sekretaris PAN menekankan fokus utama MUSDA ke-VI adalah pada penguatan basis kader dan perbaikan tata kelola internal. Untuk memastikan proses yang representatif dan demokratis, pihaknya telah aktif menjaring aspirasi kader serta melakukan koordinasi intensif dengan struktur kepengurusan di tingkat kecamatan dan ranting.
Kesiapan Teknis dan Dukungan Petinggi Partai
Di bidang persiapan teknis, Dayat melaporkan bahwa segala kebutuhan MUSDA telah mencapai 90 persen kesiapan. MUSDA ke-VI rencananya akan dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, termasuk Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Eko Patrio, dan Ketua DPW PAN NTB H. Lalu Ahmad Zaini, S.Si., M.T.
"Kami ingin PAN semakin dekat dengan masyarakat. Keputusan-keputusan MUSDA harus mampu menjawab kebutuhan publik dan memperkuat posisi PAN sebagai partai yang hadir di tengah masyarakat," tegas Dayat.
Dengan persiapan yang matang, MUSDA ke-VI DPD PAN Kabupaten Bima diproyeksikan menjadi titik tolak bagi terciptanya struktur kepemimpinan yang solid dan strategi politik yang lebih adaptif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.
(*)
.png)