.png){kind=small}
Bima, KabarNTB - Kinerja 45 anggota DPRD Kabupaten Bima kembali menjadi sorotan publik setelah aktivis muda menilai banyak wakil rakyat yang jarang terlihat menjalankan tugas pokok dan fungsi di kantor dewan. Evaluasi kinerja legislator ini mencuat seiring dengan pengamatan terhadap tingkat kehadiran dan aktivitas para anggota dewan.
Seorang aktivis sosial dan pemerhati kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya menyayangkan sikap para legislator yang dinilai abai terhadap tanggung jawabnya. Menurut pengamatannya, banyak anggota dewan yang hanya muncul pada acara-acara seremonial tertentu.
"Mereka dipilih oleh rakyat untuk bekerja, bukan hanya hadir saat sidang paripurna atau kegiatan seremonial. Kalau jarang masuk kantor, bagaimana mereka bisa menyerap aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan?" ujarnya, Senin (10/11/2025).
Desakan Transparansi Kehadiran
Aktivis tersebut mendesak Sekretariat DPRD untuk lebih transparan dalam mengungkapkan data tingkat kehadiran para anggota dewan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas publik terhadap kinerja wakil rakyat di daerah.
"Publik berhak tahu siapa saja yang rajin dan siapa yang malas. Jangan hanya rakyat yang dituntut taat aturan, sementara wakilnya bebas seenaknya," tambah aktivis tersebut.
Kondisi ini disebut mencerminkan lemahnya disiplin dan tanggung jawab moral anggota dewan terhadap konstituen yang memilih mereka. Evaluasi kinerja secara terbuka dinilai dapat mendorong peningkatan etos kerja para legislator.
Harapan Perbaikan Etos Kerja
Ketua DPRD Kabupaten Bima diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk memastikan para anggota dewan menunjukkan komitmen kerja yang lebih baik. Fasilitas negara yang dinikmati para wakil rakyat harus sebanding dengan kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.
"Rakyat menaruh harapan besar pada DPRD, jangan sampai kepercayaan itu hilang karena ulah segelintir orang yang tidak profesional," tegas aktivis tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Bima belum memberikan keterangan resmi terkait tingkat kehadiran dan aktivitas para anggota dewan. Publik menantikan respons institusi legislatif terhadap evaluasi kinerja yang disampaikan masyarakat.
(*)
.png)
