 |
| Tim Penilai Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup bersama jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima melakukan pemantauan langsung kondisi kebersihan di sejumlah lokasi strategis. |
Kota Bima, KabarNTB - Tim Penilai Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup menggelar pemantauan lapangan di Kota Bima pada Senin, 9 November 2026, mendampingi Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk mengevaluasi kondisi kebersihan dan pengelolaan lingkungan di berbagai titik kota. Penilaian ini berlangsung di tengah catatan nilai Adipura 2025 Kota Bima yang baru menyentuh angka 41,38, menempatkannya masih dalam status Kabupaten dalam Pembinaan.
Belasan Lokasi Jadi Sasaran Pemantauan
Usai diterima resmi oleh Wali Kota Bima beserta jajaran Pemerintah Kota, tim penilai langsung bergerak ke lapangan. Didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima, mereka menyambangi sejumlah instansi dan fasilitas publik, mulai dari BKPSDM, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Tiga sekolah, yakni SMPN 1 Kota Bima, SDN 11, dan SDN 29, turut masuk dalam daftar kunjungan, bersama Lapangan Serasuba.
Pemantauan kemudian berlanjut ke kawasan Taman Amahami dan Sungai Padolo untuk melihat kondisi ruang terbuka hijau dan kebersihan aliran sungai secara langsung.
Pada hari berikutnya, tim dijadwalkan mengunjungi sejumlah titik lain yang tak kalah krusial, yaitu Pelabuhan, kelurahan-kelurahan, tiga puskesmas (Mpunda, Penanae, dan Rasanae Timur), RSUD Kota Bima, serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Oimbo.
Nilai Kota Bima Terendah Kedua di Antara Kota Se-NTB
Data Penilaian Adipura 2025 se-NTB memperlihatkan kesenjangan yang cukup mencolok antardaerah. Kota Mataram memimpin dengan nilai 61,78 dan berhasil meraih status Sertifikat Menuju Kota Bersih serta bertengger di peringkat ke-29 nasional. Sementara Kota Bima berada di posisi kedua dengan nilai 41,38, disusul Kabupaten Lombok Utara (41,22), Lombok Barat (39,96), dan Lombok Timur (38,55).
Di posisi bawah, Kabupaten Sumbawa Barat meraih nilai 36,56, Lombok Tengah 32,79, sedangkan tiga daerah, yakni Kabupaten Sumbawa (28,29), Dompu (23,62), dan Kabupaten Bima (19,71), masih berstatus Kabupaten dalam Pengawasan.
DLH: Kebersihan Bukan Urusan Satu Instansi
Kepala DLH Kota Bima, Syahrial Nuryadin, tidak memungkiri bahwa capaian saat ini masih jauh dari kata memuaskan dan harus menjadi cambuk bagi seluruh elemen kota.
"Capaian nilai Kota Bima sebesar 41,38 ini menunjukkan bahwa kita masih perlu terus meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan dan kebersihan lingkungan. Kondisi ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berbenah. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri," ujar Syahrial Nuryadin.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah dan kebersihan kota bukan semata tanggung jawab DLH. Seluruh organisasi perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, sekolah, fasilitas layanan publik, pelaku usaha, hingga warga masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya.
"Kita tidak ingin membangun harapan yang terlalu muluk, tetapi berharap ada kemajuan dan perbaikan nyata dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Yang terpenting, momentum penilaian Adipura ini harus menjadi pengingat sekaligus penyemangat bagi kita untuk terus meningkatkan kepedulian, memperkuat kolaborasi, dan membangun kebiasaan menjaga kebersihan secara berkelanjutan," tandasnya.
DLH berharap penilaian kali ini dapat berjalan objektif dan mencerminkan kondisi riil di lapangan, sekaligus menjadi pijakan untuk perbaikan yang lebih konkret ke depan demi terwujudnya Kota Bima yang bersih, indah, sehat, dan asri.
(*)
