 |
| Kepala Dinas Kominfotik NTB memberikan arahan kepada peserta Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas PPID Pelaksana di Ruang PPID Utama, Kamis (5/11/2026). |
Mataram, KabarNTB - Pemerintah Provinsi NTB menggelar Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas PPID Pelaksana di lingkungan Pemprov NTB, Kamis (5/11/2026), di Ruang PPID Utama. Kegiatan yang difasilitasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB selaku PPID Utama ini menjadi respons serius atas penurunan peringkat keterbukaan informasi publik NTB pada 2025, sekaligus ikhtiar merebut kembali predikat Informatif yang sempat diraih setahun sebelumnya.
Turun dari Puncak, NTB Berbenah
Tahun 2024 menjadi puncak capaian NTB di bidang keterbukaan informasi, kala provinsi ini bertengger di peringkat pertama nasional. Namun pada evaluasi 2025, nilai NTB melorot ke angka sekitar 81 dengan predikat Menuju Informatif, sebuah kemunduran yang menjadi alarm bagi jajaran Pemprov NTB.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., MH, yang juga menjabat Ketua PPID Utama, mengakui kondisi itu mendorong dilakukannya pembenahan menyeluruh sejak ia menerima amanah memimpin dinas tersebut. Sejumlah dokumen pendukung yang sebelumnya belum tersedia mulai dilengkapi, sistem pengelolaan diperbaiki, dan situs web PPID dibenahi.
Kerja keras itu mulai menunjukkan hasil. Dalam penilaian mandiri melalui Self Assessment Questionnaire (SAQ), NTB berhasil meraih nilai sempurna, yakni 100. Komponen SAQ sendiri memiliki bobot 80 persen dari total penilaian, sementara 20 persen sisanya berasal dari presentasi kepala daerah di hadapan Komisi Informasi Pusat.
Presentasi Gubernur Jadi Penentu
Pemprov NTB kini tengah mempersiapkan materi presentasi Gubernur NTB yang dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026 di Komisi Informasi Pusat. Dokumen-dokumen pendukung terus dimatangkan agar tampilan NTB di hadapan komisi tersebut optimal.
"Kita optimistis predikat Informatif dapat kita raih kembali. Namun, capaian ini bukan semata-mata hasil kerja PPID Utama. Ada kontribusi besar dari teman-teman PPID Pelaksana di seluruh perangkat daerah," tegasnya.
Ahsanul menekankan bahwa sekitar 70 persen data dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses evaluasi bersumber dari perangkat daerah. Karena itu, sinergi dan respons aktif seluruh PPID Pelaksana menjadi kunci keberhasilan.
Koordinasi dan Kemauan Jadi Kunci
Dalam forum bimbingan teknis tersebut, Ahsanul mendorong seluruh peserta untuk membuang jauh anggapan bahwa pengelolaan informasi publik adalah pekerjaan rumit. Menurutnya, pengelolaan informasi bukan hanya tanggung jawab PPID Utama, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif semua lini, termasuk dukungan kepala dan sekretaris perangkat daerah.
"Sesungguhnya, keterbukaan informasi publik bukan sesuatu yang sulit. Banyak hal yang dapat kita lakukan dengan mudah apabila ada kemauan, koordinasi, dan dukungan dari semua pihak," ungkap Ahsanul Khalik.
Para peserta bimbingan teknis juga mendapat penguatan soal aspek-aspek yang perlu dibenahi dalam pengelolaan PPID, mulai dari kelengkapan profil kepala perangkat daerah hingga dokumen administratif dan substantif yang wajib tersedia di situs web masing-masing perangkat daerah.
Tak Ada Alasan Dokumen Tak Tersedia
Ahsanul menutup arahannya dengan pesan tegas soal semangat proaktif dalam mencari dan melengkapi dokumen publik.
"Kalau ada dokumen yang belum tersedia di satu tempat, kita harus berupaya mencarinya di tempat lain sampai dokumen tersebut ditemukan. Kuncinya adalah kemauan, komunikasi, koordinasi, dan kerja sama," pungkasnya.
Melalui penguatan kapasitas PPID ini, Pemprov NTB berharap budaya keterbukaan informasi publik semakin mengakar di seluruh perangkat daerah, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
(*)
