![]() |
| Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menerima penghargaan kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik dalam 2nd INAHAFF Conference 2026 di Jakarta. |
Jakarta, KabarNTB - Di tengah luasnya jaring perlindungan kesehatan yang kini menaungi hampir seluruh penduduk negeri, ancaman kecurangan menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Nusa Tenggara Barat (NTB) membawa pulang pengakuan atas upayanya menutup celah itu: peringkat ketiga kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik dalam ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026.
Ajang yang digelar BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (18/11/2026), itu menempatkan Bali di posisi pertama dan Nusa Tenggara Timur di posisi kedua. Penghargaan untuk NTB diterima langsung oleh Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Penghargaan sebagai Pengingat
Bagi Indah, trofi itu bukan garis akhir. Ia menyebutnya pengingat sekaligus pemacu bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk memperkuat integritas dalam pelayanan kesehatan. Kepercayaan masyarakat, menurut dia, adalah modal yang harus dirawat lewat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada peserta Program JKN.
Ia menekankan bahwa menekan kecurangan tidak cukup dengan mengawasi setelah pelanggaran terjadi. Pencegahan, katanya, mesti dibangun sejak awal lewat sistem yang kuat, kepatuhan pada ketentuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi yang konsisten antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai haknya. Jangan sampai kecurangan merugikan peserta, mengurangi mutu pelayanan, atau menggerus kepercayaan masyarakat. Karena itu, NTB akan terus mendorong budaya integritas dan memperkuat pengawasan agar setiap sumber daya dalam Program JKN benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Kecurangan Bukan Sekadar Soal Uang
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengingatkan dalam forum itu bahwa kecurangan pelayanan kesehatan tidak berhenti pada kerugian finansial. Praktik tersebut juga bisa berdampak pada keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Pengendaliannya, ujar dia, perlu menyeluruh lewat pencegahan, deteksi, dan penanganan yang melibatkan banyak pihak.
Ia memaparkan, per 1 November 2026, Program JKN telah melindungi sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Cakupan sebesar itu, menurutnya, menuntut tata kelola dan pengendalian kecurangan yang lebih kuat agar program tetap berkelanjutan.
Ekosistem Anti-Kecurangan
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, turut menekankan pentingnya membangun ekosistem anti-kecurangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ia mendorong penutupan celah tata kelola, pembaruan pedoman penanganan kecurangan, perlindungan bagi pelapor, dan penguatan regulasi.
Bagi NTB, penghargaan ini menjadi dorongan untuk membangun layanan kesehatan yang berintegritas. Menjaga keberlanjutan JKN, sebagaimana ditegaskan dalam forum itu, bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, melainkan komitmen bersama agar hak masyarakat atas pelayanan kesehatan terlindungi dan kepercayaan publik tetap terpelihara.
(*)

