 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerapan SPM serta Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, yang ditandai penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, dan Kanwil Kemenag NTB di Mataram. |
Mataram, KabarNTB - Sekitar 70 ribu anak di Nusa Tenggara Barat tercatat belum mengenyam pendidikan formal, dan Pemerintah Provinsi NTB kini berpacu membenahi fondasi penanganannya dari hulu: data. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa tanpa profil lengkap setiap Anak Tidak Sekolah (ATS), mulai dari identitas, kondisi keluarga, hingga akar penyebabnya, seluruh program intervensi berisiko meleset dari sasaran.
Profil ATS Belum Utuh, Data Jadi Prioritas Pertama
Angka 70 ribu itu, menurut Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini, masih bersifat sementara dan wajib diverifikasi ulang agar tidak terjadi kesalahan identifikasi maupun penghitungan ganda. Penegasan itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Pencegahan dan Penanganan ATS, yang sekaligus dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB di Mataram, Jumat (6/11/2026).
"Kita perlu mengetahui kondisi riil di lapangan. Saat ini kita belum memiliki profil ATS secara utuh. Siapa saja mereka dan mengapa masuk kategori anak tidak sekolah, ini harus kita ketahui," tegas Miq Iqbal.
Miq Iqbal mendorong agar pemutakhiran data dilakukan berbasis wilayah dengan menjalankan pilot project di desa-desa yang masuk dalam Program Desa Berdaya. Posyandu keluarga didorong menjadi simpul pengumpulan data pendidikan sehingga identifikasi ATS bisa menjangkau langsung keluarga dan lingkungan tempat anak-anak itu tinggal.
"Memperbaiki data saja akan dapat mengeluarkan kita dari zona merah. Dengan data yang benar, kita akan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan bisa menentukan langkah penanganannya," imbuh Gubernur NTB ini.
Pendidikan Disebut Fondasi Utama Pembangunan Daerah
Gubernur mengingatkan seluruh kepala daerah bahwa pembangunan infrastruktur dan program-program ekonomi tidak akan menghasilkan dampak optimal selama kualitas sumber daya manusia belum diperkuat. Ia menekankan perlunya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus mengintegrasikan peran Kementerian Agama dalam menjangkau lembaga pendidikan di bawah kewenangan instansi vertikal tersebut.
"Kalau kita mau melompat dalam pembangunan, tidak ada jalan lain selain pendidikan. Apa pun visi kabupaten/kota, selama pendidikan belum kita perbaiki, akan sulit bagi daerah untuk menggeliat dalam pembangunan," ujar Miq Iqbal.
Tujuh Agenda Komitmen Bersama Diteken
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTB, Syamsul Hadi, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut menghasilkan tujuh agenda utama yang disepakati bersama. Ketujuh poin itu mencakup dukungan kebijakan daerah, penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, pemutakhiran data terpadu berbasis by name by address, optimalisasi APBD dan APBDes, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang terukur, serta pelaporan pelaksanaan secara berkala kepada Gubernur.
Syamsul berharap tujuh komitmen itu segera berubah menjadi langkah konkret di lapangan, tidak berhenti pada seremonial penandatanganan. Pemprov NTB menegaskan, keberhasilan penanganan ATS diukur bukan dari banyaknya program atau dokumen, melainkan dari kemampuan pemerintah menemukan setiap anak, memahami persoalannya, dan memastikan mereka kembali memperoleh hak atas pendidikan. Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena tidak terdata atau tidak terjangkau layanan.
(*)
