![]() |
| Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, tampak berbincang hangat dengan sejumlah warga lanjut usia saat meninjau fasilitas hunian di PPSLU Mandalika, Mataram. |
Mataram, KabarNTB - Di koridor sunyi Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Mandalika, Mataram, waktu seolah berjalan melambat bagi 67 penghuninya. Di sini, negara mencoba hadir bukan sekadar memberikan atap tempat berteduh, melainkan memastikan martabat kemanusiaan tetap terjaga bagi mereka yang sering kali tersisih dari bisingnya derap pembangunan.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas tersebut pada Kamis, 19 November. Kunjungan ini bukan sekadar seremoni mengetuk pintu kamar, melainkan upaya membedah kualitas pelayanan bagi para warga senior yang rentang usianya mencapai 90 tahun. Indah menekankan bahwa kesejahteraan lansia di Nusa Tenggara Barat (NTB) menuntut lingkungan yang nyaman dan penghormatan yang utuh.
Dalam suasana yang cair, Indah menyempatkan diri berdialog dengan para penghuni, menyisir ruang hunian, hingga mengecek kelaikan fasilitas pelayanan. Baginya, memastikan para lansia mendapatkan perawatan yang manusiawi adalah mandat moral yang tidak bisa ditawar oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Merajut Keberagaman di Hari Tua
Saat ini, PPSLU Mandalika menjadi rumah bagi 41 perempuan dan 26 laki-laki. Menariknya, panti ini menjadi miniatur kecil Indonesia di jantung Kota Mataram. Para penghuninya berasal dari beragam latar belakang daerah, mulai dari lokal NTB hingga perantau asal Jawa dan Sulawesi. Perbedaan keyakinan antara pemeluk Islam, Hindu, hingga Kristen tidak menjadi sekat dalam mendapatkan pelayanan sosial.
Fasilitas ini juga mencatat jejak ketangguhan manusia. Belum lama ini, seorang lansia berusia 115 tahun mengembuskan napas terakhirnya setelah mendapatkan perawatan di tempat tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dedikasi pelayanan di panti ini mencakup perawatan jangka panjang yang sangat intensif bagi mereka yang sudah melampaui satu abad usia kehidupan.
Urusan Izin Klinik dan Ambisi Caregiver
Namun, di balik pelayanan yang berjalan, Indah menyoroti beberapa kendala teknis yang harus segera dibereskan. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah keberadaan klinik kesehatan di lingkungan panti yang hingga kini belum bisa beroperasi secara maksimal karena terkendala proses perizinan administrasi.
Wakil Gubernur mendorong agar hambatan birokrasi ini segera dipangkas. Kehadiran klinik yang aktif dinilai krusial untuk memantau kondisi kesehatan para lansia secara berkala tanpa harus membebani mereka dengan perjalanan jauh ke rumah sakit. Selain soal kesehatan, ia melontarkan gagasan transformatif agar panti ini menjadi pusat pelatihan bagi tenaga pendamping lansia atau caregiver.
"Semoga kliniknya bisa segera aktif. Ke depan, kita juga mendorong agar di sini dapat diadakan pelatihan-pelatihan untuk caregiver yang ingin persiapan bekerja di luar negeri," ujarnya.
Gagasan tersebut bertujuan menjadikan PPSLU Mandalika memiliki nilai tambah. Selain menjalankan fungsi sosial, fasilitas ini diproyeksikan menjadi ruang peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja yang ingin berkarir di luar negeri, mengingat kebutuhan tenaga caregiver profesional yang terus meningkat di pasar global.
Evaluasi Kelayakan Hunian
Gayung bersambut, Kepala PPSLU Mandalika Mataram, Dina Nurlaily Aprinaida, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mengeksekusi arahan tersebut. Fokus utama saat ini adalah melakukan audit terhadap kondisi fisik bangunan. Dinas terkait tidak ingin ada lansia yang menempati kamar dengan kondisi yang membahayakan atau tidak laik.
"Arahan Bu Wagub pertama agar pelayanan kepada para lansia terus ditingkatkan. Terutama untuk bangunan-bangunan yang dianggap tidak layak untuk ditempati, sehingga para lansia ditempatkan pada fasilitas yang masih berfungsi dengan baik," terangnya.
Langkah renovasi dan penataan ulang fasilitas menjadi prioritas jangka pendek guna memastikan aspek keamanan bagi para penerima manfaat. Kunjungan strategis ini juga didampingi oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, serta Kepala Satpol PP Provinsi NTB, Nunung Triningsih.
Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa para lansia bukanlah sekadar objek penerima layanan. Mereka adalah bagian dari entitas masyarakat yang telah berkontribusi sepanjang hayatnya dan kini berhak menagih janji negara untuk menikmati hari tua dengan sehat, aman, dan penuh kehormatan.
(*)

