 |
| Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan penjelasan Raperda APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Bima di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bima. |
Bima, KabarNTB - Pemerintah Kabupaten Bima menetapkan empat agenda prioritas sebagai poros utama belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2027, mencakup reformasi tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi infrastruktur, hingga penguatan kemandirian ekonomi lokal. Rancangan anggaran ini disampaikan Bupati Bima Ady Mahyudi dalam Sidang Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang III Tahun Sidang 2026, Jumat (13/11), di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bima.
Empat Agenda Strategis yang Saling Menopang
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta para kepala perangkat daerah, Bupati Ady Mahyudi menguraikan bahwa keempat agenda itu dirancang secara menyeluruh untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan.
Agenda pertama berpusat pada penguatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi berorientasi hasil dan integrasi layanan publik digital demi pelayanan yang lebih transparan. Agenda kedua diarahkan pada pembangunan manusia unggul, yakni memperluas akses serta meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan guna mendongkrak daya saing SDM Bima.
"Keempat agenda prioritas ini dirancang secara komprehensif guna menjawab tantangan pembangunan serta mengoptimalkan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan," ujar Bupati Ady Mahyudi.
Infrastruktur dan Ekonomi Lokal Jadi Penopang Pertumbuhan
Agenda ketiga menyoroti akselerasi infrastruktur wilayah yang diwujudkan lewat penyediaan infrastruktur dasar secara inklusif untuk memperlancar konektivitas dan menggairahkan pertumbuhan ekonomi. Langkah ini kemudian diperkuat oleh agenda keempat, yaitu penguatan kemandirian ekonomi lokal melalui optimalisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis komoditas unggulan daerah.
Pendapatan Daerah Turun, Belanja Tetap Terkelola
Secara fiskal, APBD Kabupaten Bima 2027 dirancang dengan total Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,045 triliun, turun 4,96 persen dibanding tahun sebelumnya akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipatok Rp 228,78 miliar, Pendapatan Transfer Rp 1,806 triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Sah sebesar Rp 10 miliar.
Di sisi belanja, total Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 2,044 triliun atau turun 7,89 persen. Rinciannya meliputi Belanja Operasi Rp 1,713 triliun, Belanja Modal Rp 127,97 miliar yang diperuntukkan bagi infrastruktur jalan, gedung, dan peralatan, Belanja Tidak Terduga Rp 3,5 miliar, serta Belanja Transfer Rp 199,34 miliar. Anggaran ini juga dilengkapi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp 1 miliar.
Sidang Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima Muh. Erwin, S.IP, M.IP, didampingi dua unsur pimpinan lainnya, Ny. Murni Suciyanti dan Muh. Nazaruddin, S.H.
(*)
