 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memberikan arahan dalam Diklat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 40 Desa Berdaya Transformatif, di Aula UPTD Balai Diklat Koperasi UKM NTB, Selasa (18/8/2026). |
Mataram, KabarNTB - Jangan menunggu gerai dibangun atau modal dikucurkan, itulah pesan tegas Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, kepada para pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pesan ini disampaikan dalam Diklat KDKMP di 40 Desa Berdaya Transformatif yang dirangkaikan dengan launching model graduasi kemiskinan ekstrem berbasis KDKMP, di Aula UPTD Balai Diklat Koperasi UKM NTB, Selasa (18/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB menerjemahkan program prioritas pemerintah pusat ke dalam kebijakan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat desa.
Potensi Ada di Mana-mana, Jangan Menanti Bantuan
Dalam arahannya, Gubernur menekankan agar pengurus KDKMP tidak menunggu bantuan atau pembangunan gerai untuk mulai bergerak, melainkan segera memetakan potensi ekonomi yang tersedia di masing-masing desa. Ia mencontohkan potensi pasir dan kerikil yang terbawa banjir, maupun hasil pertanian seperti pisang dan pepaya, yang dapat dikembangkan menjadi sumber usaha apabila dikelola secara serius.
"Potensi ada di mana-mana. Tapi kita selalu gagal melihat potensinya. Kita selalu menunggu, tangan kita di bawah. Kapan dikasih modal, kapan dibangunkan gerai," tegas Iqbal.
KDKMP Diarahkan Jadi Penghubung ke Program MBG
Menurutnya, KDKMP harus mengambil posisi sebagai penghubung antara produsen di desa dengan pasar. Salah satu pasar yang dinilai potensial adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mencontohkan hasil pertanian masyarakat dapat dikumpulkan KDKMP untuk kemudian disuplai ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing, sebuah skema yang dinilai mampu menciptakan rantai usaha sekaligus memberi kepastian pasar bagi petani.
"KDKMP yang menghubungkan antara produsen dalam hal ini petani, nelayan, kemudian mereka yang di perkebunan, dihubungkan dengan pasarnya," kata Iqbal.
Mulai Bisnis Sambil Belajar, Pembukuan Harus Rapi
Iqbal juga mendorong pengurus KDKMP mulai menjalankan aktivitas bisnis sembari memperbaiki tata kelola dan pencatatan keuangan. Menurutnya, laporan keuangan yang baik akan menjadi modal penting ketika koperasi hendak mengakses pembiayaan perbankan.
"Keputusan terbaik adalah mulai berbisnis sambil belajar. Dan bisnisnya harus dibukukan dengan sangat baik, pengelolaan keuangannya harus dibukukan dengan sangat baik," ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan fisik gerai KDKMP tidak boleh menjadi alasan menunda aktivitas usaha, karena koperasi bisa memulai bisnis dengan memanfaatkan potensi yang sudah tersedia di desa masing-masing.
"Yang anda butuhkan untuk memulai usaha di KDMP bukan gerai, bukan modal. Yang anda butuhkan adalah HP dan HP itu sudah jadi," tegasnya.
Sasar 40 Desa, 5.162 Keluarga Penerima Manfaat
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Wirawan, menjelaskan bahwa KDKMP memiliki posisi strategis untuk memperkuat pelaksanaan Desa Berdaya Transformatif, yang pada 2026 menyasar 40 desa dengan 5.162 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menurutnya, program ini tidak hanya diarahkan untuk memberikan bantuan, tetapi mendorong KPM bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.
"Kalau KDKMP ikut mempersiapkan diri, kemudian ikut terlibat dalam proses ini, dan pasca dua tahun menjadi instrumen pemberdayaan yang akan mendampingi keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan, itu akan sangat efektif," kata Wirawan.
Dari Penerima Bantuan Jadi Pelaku Ekonomi
Ia menjelaskan, melalui model graduasi tersebut, KPM akan didorong menjadi anggota KDKMP sekaligus pelaku usaha mikro, sehingga bantuan yang diterima tidak berhenti sebagai konsumsi, melainkan menjadi modal untuk membangun aktivitas ekonomi produktif.
"Kalau sudah menjadi anggota, maka statusnya mereka bukan lagi penerima bantuan, tetapi penerima bantuan sekaligus pelaku ekonomi," ujarnya.
Wirawan menambahkan, konsep ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat memperkuat peran KDKMP sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk kerja sama antara Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Kementerian Sosial yang menempatkan KDKMP sebagai institusi strategis dalam penyaluran dan pemberdayaan penerima bantuan sosial.
"Desain pemerintah pusat untuk mengoptimalkan KDKMP dengan desain kita ternyata selaras. Sama-sama mengoptimalkan peran KDKMP agar berperan secara aktif dalam rangka menuntaskan kemiskinan ekstrem," jelasnya.
Dibekali Manajemen Keuangan hingga Koperasi Digital
Menurut Wirawan, keterpaduan program menjadi penting karena Pemprov NTB menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama pembangunan, sementara ketahanan pangan dan pariwisata berkualitas menjadi instrumen peningkatan produktivitas, lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat.
Dalam Diklat tersebut, para pengurus KDKMP dibekali kemampuan pengembangan usaha, manajemen keuangan, pemasaran, pengelolaan koperasi berbasis digital, hingga strategi pemberdayaan anggota agar mampu keluar dari kemiskinan. Pengembangan KDKMP juga diarahkan untuk membangun kemitraan dengan SPPG, sehingga potensi ekonomi desa, terutama sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, dapat terhubung langsung dengan kebutuhan program MBG, memastikan program prioritas pemerintah pusat terkoneksi dengan program daerah hingga menghasilkan dampak ekonomi nyata di tingkat desa.
(*)
