Kota Bima, KabarNTB - Pemerintah Kota Bima memperkuat komitmennya dalam menekan angka kemiskinan melalui sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah Kota Bima Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Kamis (23/4/2026). Wali Kota H. A. Rahman, S.E., hadir langsung dan menegaskan bahwa PKH bukan sekadar bantuan sosial rutin, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah di sisi masyarakat paling rentan.
"PKH bukan sekadar bantuan sosial. PKH adalah bentuk kepedulian pemerintah, sekaligus jembatan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan perhatian lebih."
Tiga Prinsip Utama: Tepat Sasaran, Tepat Pemanfaatan, Tepat Penyaluran
Wali Kota menekankan tiga prinsip yang harus menjadi pegangan dalam pelaksanaan PKH. Ketepatan sasaran harus ditopang oleh data terpadu yang akurat dan selalu diperbarui, sementara pemanfaatan bantuan perlu diperkuat melalui sinergi lintas sektor antara Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. Ia mengajak seluruh camat dan lurah untuk aktif melakukan pembaruan data dan memperketat pengawasan di lapangan.
"Kita tidak boleh membiarkan bantuan salah sasaran, karena setiap rupiah yang kita kelola adalah amanah rakyat, apalagi di tengah kondisi keterbatasan fiskal."
Ia juga mengingatkan bahwa kemajuan suatu daerah tidak semata diukur dari capaian pembangunan fisik, melainkan juga dari tumbuhnya kepedulian sosial di tengah masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan warga diyakininya sebagai kunci dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata.
Dinas Sosial Jalankan PKH Berdasarkan Perwal Nomor 23 Tahun 2025
Kepala Dinas Sosial Kota Bima, H. Lalu Sukarsana, S.I.P., menjelaskan bahwa pelaksanaan teknis program ini mengacu pada Peraturan Wali Kota Bima Nomor 23 Tahun 2025 tentang Program Keluarga Harapan. Ia menegaskan bahwa PKH daerah merupakan instrumen konkret pemerintah dalam memperluas jaminan sosial bagi warga yang membutuhkan.
"Melalui program ini, kita berharap dapat menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Ini adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi dari seluruh pihak."
(*)

