.png){kind=small}
Wakil Bupati Bima, dr. Irfan Zubaidy
Bima, KabarNTB - Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, diprediksi menghadapi tekanan fiskal serius pada tahun anggaran 2026. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat dipastikan berdampak langsung terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara jumlah pegawai terus meningkat.
Wakil Bupati Bima, dr. Irfan Zubaidy, menyebut tahun depan akan menjadi masa penuh tantangan bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Bima.
"Informasi awal yang saya terima, TKD Pemkab Bima yang dipangkas pada 2026 sebesar Rp 178 miliar," kata Irfan, Senin (6/10/2025).
Di tengah penurunan kapasitas fiskal, Pemkab Bima tetap harus menanggung beban gaji untuk 14.077 tenaga honorer yang kini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
"Kita disuruh rasionalisasi gaji, di satu sisi dana APBD kita dikurangi. Terus kita disuruh terima pegawai yang banyak. Itu dilema," ujar Irfan.
Menurutnya, Kementerian Keuangan telah mengundang seluruh kepala daerah untuk sosialisasi kebijakan rasionalisasi belanja daerah.
"Pada 2027 diharapkan seluruh pemerintah daerah mampu mengelola APBD dengan porsi belanja gaji maksimal 30 persen," jelasnya.
Untuk diketahui, APBD Kabupaten Bima tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 2,12 triliun, terdiri dari:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 246,01 miliar
- Pendapatan transfer: Rp 1,86 triliun
- Pendapatan lain-lain yang sah: Rp 14,4 miliar
Adapun belanja daerah dialokasikan untuk:
- Belanja operasional: Rp 1,63 triliun
- Belanja modal: Rp 182,5 miliar
- Belanja tidak terduga: Rp 3,5 miliar
- Belanja transfer: Rp 308,17 miliar
Sementara dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2025, anggaran ditetapkan sebesar Rp 2,087 triliun dengan komposisi:
- PAD: Rp 220 miliar
- Pendapatan transfer: Rp 1,834 triliun
- Pendapatan lain-lain yang sah: Rp 32 miliar
Belanja daerah dalam APBD-P mencakup:
- Belanja operasi: Rp 1,625 triliun
- Belanja modal: Rp 182,2 miliar
- Belanja tidak terduga: Rp 5 miliar
- Belanja transfer: Rp 313,5 miliar
Selain itu, terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp 39,9 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 1 miliar.
(*)
.png)
