![]() |
| Ilustrasi (AI): Terdakwa Malaungi saat mendengarkan pembacaan putusan oleh majelis hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri Bima yang berlangsung dengan pengawalan ketat. |
Bima, KabarNTB - Ruang sidang Pengadilan Negeri Bima menjadi saksi bisu runtuhnya karier seorang perwira polisi yang dulunya berdiri di garis depan pemberantasan narkotika. Mantan Kasatresnarkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, kini harus menukar seragam cokelatnya dengan rompi tahanan setelah majelis hakim menjatuhkan vonis berat atas keterlibatannya dalam jaringan gelap barang haram tersebut.
Majelis hakim menyatakan perwira ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat untuk mengedarkan narkotika golongan satu. Hukuman 20 tahun penjara yang dijatuhkan pada Kamis sore, 19 November, menjadi penanda akhir tragis bagi perjalanan dinas sang mantan pemburu narkoba yang justru terjebak dalam pusaran bisnis yang seharusnya ia perangi.
Vonis yang dijatuhkan hakim ini tergolong lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta agar terdakwa dihukum penjara seumur hidup. Meski demikian, durasi dua dasawarsa di balik jeruji besi tetap menjadi tamparan keras bagi integritas kepolisian di wilayah tersebut.
Ketukan Palu Hakim di Pengadilan Negeri Bima
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima, Rifai, dalam persidangan yang berlangsung tertib namun mencekam, menegaskan bahwa Malaungi bersalah melakukan tindak pidana menjual dan menerima narkotika golongan satu. Putusan ini merujuk pada dakwaan alternatif kesatu dari penuntut umum.
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Malaungi dengan pidana penjara 20 tahun," kata Rifai saat membacakan amar putusannya.
Selain hukuman badan, hakim juga mewajibkan Malaungi membayar denda sebesar Rp500 juta. Denda tersebut harus dilunasi dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan opsi perpanjangan satu bulan. Jika kewajiban finansial ini tidak dipenuhi, negara akan menyita dan melelang aset milik terdakwa.
"Apabila tidak mampu membayar dalam jangka yang ditetapkan, kekayaan atau pendapatan terdakwa akan dilelang. Jika tidak mencukupi denda digantikan dengan pidana penjara 140 hari," terangnya.
Ironi Sang Penegak Hukum
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyoroti posisi Malaungi yang dianggap sebagai faktor pemberat utama. Sebagai anggota Polri, ia seharusnya menjadi pelindung masyarakat dan motor pemberantasan narkotika, namun ia justru menyalahgunakan kedudukannya. Perbuatan ini dinilai berpotensi merusak generasi muda dan menimbulkan bahaya serius bagi kesehatan publik.
Di sisi lain, terdapat hal-hal yang meringankan hukuman pria yang telah menjalani proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ini. Malaungi dinilai kooperatif selama persidangan dan mengakui semua perbuatannya, sebuah sikap yang membuatnya terhindar dari hukuman maksimal seumur hidup sebagaimana tuntutan jaksa sebelumnya.
Sikap Jaksa dan Penasihat Hukum
Menanggapi putusan yang lebih rendah dari tuntutan semula, pihak Kejaksaan Negeri Bima belum menentukan langkah hukum selanjutnya. JPU Syahrurahman menyatakan pihaknya masih memerlukan waktu untuk menelaah putusan lengkap sebelum memutuskan untuk mengajukan banding atau menerima vonis tersebut.
"Masih pikir-pikir untuk banding," ungkapnya singkat seusai persidangan.
Senada dengan jaksa, pihak pembela juga tidak terburu-buru mengambil keputusan. Penasihat hukum terdakwa, Farman, menyatakan bahwa pihaknya menghargai pertimbangan hakim yang telah melihat sisi memberatkan dan meringankan bagi kliennya.
"Adapun upaya hukum lainnya, kami masih mempertimbangkan dengan tim dan klien," jelas Farman.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi aparatur penegak hukum lainnya mengenai konsekuensi hukum yang sangat nyata jika bermain-main dengan peredaran narkoba. Malaungi dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebuah pasal yang memang mengancam para pelaku dengan hukuman maksimal demi efek jera.
(*)

