![]() |
| Pimpinan Umum Media Nuansa Post, Syam Al-Haq, S.H. |
Kota Bima, KabarNTB - Di balik meja birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Kota Bima, sebuah sekat tak kasat mata kini membatasi ruang gerak awak media. Proposal kemitraan yang diajukan sejumlah perusahaan pers asal wilayah tetangga, Kabupaten Bima, berujung pada penolakan masif. Alasannya seragam dan kaku, yakni persoalan domisili perusahaan yang tidak tercatat di wilayah administratif kota.
Kebijakan ini memicu polemik mengenai asas keadilan dan keterbukaan informasi. Ironinya, pintu kerja sama yang tertutup rapat di balai kota tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan tetangga sebelah. Pemerintah Kabupaten Bima justru bersikap lebih inklusif dengan menerima dan mengucurkan anggaran kemitraan bagi media yang berdomisili di Kota Bima.
Pimpinan Umum Media Nuansa Post, Syam Al-Haq, S.H., menilai bahwa secara regulasi, setiap media memiliki hak yang sama untuk menawarkan kemitraan. Namun, pada akhirnya nasib kerja sama tersebut digantungkan pada kebijakan subjektif pemerintah daerah setempat.
"Proposal dari media yang ada di Kabupaten Bima ditolak oleh Pemerintah Kota Bima dalam hal ini Dinas Kominfotik", jelasnya.
Ironi Standar Ganda Kemitraan
Penolakan ini dipandang sebagai bentuk diskriminasi wilayah yang menghambat distribusi informasi publik secara luas. Syam mengungkapkan bahwa terdapat ketimpangan perlakuan yang nyata dalam praktik kemitraan media di wilayah Bima. Ketika awak media dari kabupaten mencoba merambah kota, mereka terbentur tembok domisili, sementara arus sebaliknya berjalan tanpa hambatan.
"Sementara media yang ada di Kota Bima dan berdomisili di Kota Bima diterima dan mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bima dalam hal ini Dinas Kominfotik", terangnya.
Kondisi ini menciptakan kegelisahan di kalangan pengelola media lokal. Padahal, peran pers dalam mengawal pembangunan tidak semestinya dibatasi oleh garis imajiner perbatasan daerah, selama legalitas perusahaan terpenuhi sesuai aturan yang berlaku di tanah air.
"Mestinya Pemerintah Kota Bima dalam hal ini harusnya menerima proposal media yang berdomisili di Kabupaten Bima", pungkasnya.
Labirin Regulasi dan Dasar Hukum
Secara normatif, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, termasuk media massa, diatur dalam paket regulasi yang cukup komprehensif. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 363, kerja sama semestinya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas pelayanan publik, dan prinsip saling menguntungkan.
Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 yang mengatur teknis kerja sama daerah dengan daerah lain maupun pihak swasta. Dalam konteks spesifik kehumasan, Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 menjadi panduan utama dalam penyelenggaraan urusan komunikasi publik. Aturan ini menitikberatkan pada profesionalisme dan legalitas badan hukum pers, bukan semata lokasi kantor redaksi.
Standar operasional di tingkat daerah biasanya diturunkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada), baik berupa Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Wali Kota (Perwali). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian menjadi penentu besaran tarif publikasi melalui sistem satu pintu di Dinas Kominfotik. Namun, penggunaan regulasi ini sering kali menjadi dalih administratif untuk menyaring media berdasarkan kedekatan geografis daripada kualitas jurnalisme atau jangkauan pembaca.
Menanti Fleksibilitas Kebijakan
Di era digital, pembatasan berdasarkan domisili dianggap sudah tidak relevan dengan semangat Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Perpres 95/2018. Integrasi informasi dan interoperabilitas data menuntut penyebaran berita yang melintasi batas wilayah administrasi.
Bagi pelaku industri media, legalitas tetap menjadi harga mati. Persyaratan seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hingga verifikasi di Dewan Pers merupakan standar baku agar kerja sama tidak menjadi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika syarat formal tersebut sudah terpenuhi, alasan domisili seharusnya tidak lagi menjadi batu sandungan bagi terciptanya kolaborasi yang sehat antara pemerintah dan pilar keempat demokrasi.
(*)

