![]() |
| Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin. |
Bima, KabarNTB - Pemerintah Kabupaten Bima memberikan klarifikasi resmi mengenai beredarnya kabar terkait penggunaan APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025 untuk proyek rehabilitasi rumah kediaman pribadi Bupati Bima. Otoritas setempat menyatakan bahwa tidak ada anggaran daerah yang dikucurkan untuk merenovasi bangunan utama rumah tersebut.
Penjelasan ini disampaikan guna menyajikan informasi yang utuh kepada masyarakat menyusul berkembangnya isu renovasi kediaman kepala daerah yang berlokasi di Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima. Pemerintah daerah memandang perlu meluruskan persepsi publik agar setiap kegiatan pembangunan dapat dipahami secara proporsional dan sesuai fakta di lapangan.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bima, Suryadin, menegaskan bahwa bangunan utama kediaman bupati sama sekali tidak tersentuh alokasi dana daerah. Berdasarkan fakta fisik di lapangan, tidak terdapat perubahan konstruksi pada bangunan inti rumah tinggal tersebut.
Fokus pada Peningkatan Fasilitas Pendukung
Suryadin memberikan keterangan tersebut di sela kegiatan Islah warga di Kantor Bupati Bima pada Sabtu, 21 November 2026. Ia mengundang pihak terkait untuk melihat langsung kondisi bangunan guna memastikan tidak adanya penggunaan uang rakyat untuk kepentingan rehabilitasi struktur utama rumah.
"Kami perlu memastikan bahwa tidak ada kegiatan rehabilitasi rumah kediaman Bupati Bima yang menggunakan APBD. Silakan dilihat, bangunan utama tidak mengalami perubahan fisik dan konstruksinya," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan saat ini adalah penataan serta peningkatan sejumlah fasilitas pendukung di sekitar area kediaman. Cakupan pekerjaan tersebut meliputi pembangunan shelter atau area tunggu bagi tamu, penataan pagar, pembangunan musala, serta penyediaan fasilitas kamar mandi.
Selain itu, dilakukan pula pengurukan dan perataan lahan yang nantinya akan difungsikan sebagai area parkir. Area tersebut juga diproyeksikan dapat digunakan untuk mendukung berbagai agenda kegiatan pemerintahan daerah yang melibatkan banyak orang.
Telah Dikonsultasikan dengan BPK
Setiap item pekerjaan yang menyangkut fasilitas penunjang tersebut diklaim telah melalui prosedur yang benar. Suryadin menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan seluruh proses pemeliharaan aset tidak menabrak aturan hukum yang berlaku.
"Item pekerjaan dimaksud dijelaskan sebagai bagian dari aset lainnya yang dapat dilakukan peningkatan maupun pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Langkah klarifikasi ini merupakan wujud keterbukaan informasi publik dari Pemerintah Kabupaten Bima. Pemerintah sangat menghargai fungsi kontrol sosial yang dijalankan oleh media massa dan berharap setiap pemberitaan dapat disajikan secara akurat serta berimbang demi menjaga kualitas informasi di tengah masyarakat.
Melalui penyampaian yang transparan, diharapkan tidak ada lagi simpang siur informasi terkait tata kelola anggaran daerah, pungkas Suryadin.
(*)

