![]() |
| Suasana Rapat Koordinasi Bidang Statistik se-Provinsi NTB di Mataram yang membahas sinkronisasi 825 dataset ke dalam sistem pemerintahan pusat. |
Mataram, KabarNTB - Di balik deretan angka kemiskinan dan potret ketahanan pangan, tersembunyi kerumitan birokrasi yang sering kali saling mengunci akibat perbedaan data. Di Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berupaya membedah labirin tersebut dengan menguatkan tata kelola data sektoral, sebuah fondasi yang selama ini kerap diabaikan demi mengejar kebijakan instan.
Melalui Rapat Koordinasi Bidang Statistik Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB yang digelar pada Jumat, 20 November 2026, pemerintah daerah menegaskan bahwa angka bukan sekadar tumpukan dokumen, melainkan kompas pembangunan. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H., menyebut penguatan Satu Data Indonesia sebagai kebutuhan mendasar untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, terukur, dan berbasis bukti.
Sejauh ini, sebanyak 825 dataset telah merayap masuk ke dalam Portal NTB Satu Data dan terintegrasi dengan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Langkah integrasi ini menjadi bagian dari upaya besar membangun interoperability atau keterhubungan data antar-sistem pemerintahan yang selama ini cenderung berjalan sendiri-sendiri.
Membongkar Sekat Sektoral
Bagi Ahsanul Halik, tantangan nyata ke depan adalah memastikan data dari level provinsi hingga kabupaten dan kota tidak lagi tumpang tindih. Tanpa data yang berjalin kelindan, intervensi pada isu krusial seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan berisiko besar meleset dari sasaran utama.
"Interoperabilitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan memperkuat perencanaan pembangunan melalui penggunaan data yang sama, sehingga sasaran dan bentuk intervensi program menjadi lebih tepat," ujarnya.
Ikhtiar merapikan data ini sebenarnya telah membuahkan hasil di panggung nasional. NTB berhasil menyabet posisi Terbaik II Nasional dalam Indonesia's SDGs Action Awards 2026 pada kategori Pemerintah Provinsi. Capaian ini diraih lewat praktik transformasi tata kelola data yang dikawal Dinas Kominfotik bersama Bappeda NTB serta bimbingan teknis dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebagai penguat langkah, Pemerintah Provinsi NTB juga telah memperbarui regulasi melalui Perubahan Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 2026 tentang Satu Data. Aturan ini mempertegas pembagian peran antara walidata dan produsen data guna mendorong budaya berbagi pakai informasi lintas instansi secara lebih terbuka.
Ujian Integritas Evaluasi
Ahsanul, yang akrab disapa Aka, juga menyoroti aspek moral di balik pengolahan angka. Dalam forum tersebut, ia mewanti-wanti agar Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tidak sekadar menjadi ajang mengejar peringkat dengan mengabaikan kejujuran data. Proses penilaian menurutnya harus tetap objektif dan transparan.
"Integritas penilaian sama pentingnya dengan integritas data yang dinilai. Indeks yang baik bukan hanya indeks yang menghasilkan angka, melainkan indeks yang proses pembentukannya dapat dipercaya," tegasnya.
Ada lima agenda utama yang kini digeber Pemprov NTB, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas data, hingga optimalisasi Dashboard Eksekutif Pimpinan. Instrumen ini dirancang untuk menyajikan kondisi riil daerah secara langsung agar pimpinan dapat mengambil keputusan dengan cepat dan akurat.
Pada akhirnya, Aka menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak diukur dari seberapa canggih aplikasi yang dibuat atau seberapa banyak dataset yang terkumpul. Indikator keberhasilan sejati adalah sejauh mana data tersebut mampu melahirkan pelayanan publik yang lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
"Pemerintah daerah siap dievaluasi, dikoreksi, dan memperbaiki kekurangan. Namun, kita juga mengharapkan proses evaluasi yang adil, konsisten, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
(*)

