![]() |
| Deskripsi Foto: Aktivitas para santri di sebuah pondok pesantren yang kini menjadi pusat perhatian dalam penerapan sistem perlindungan terbaru dari Kementerian Agama. |
Mataram, KabarNTB - Ribuan orang tua setiap tahun melepas anak-anak mereka di gerbang pesantren dengan doa dan harapan besar, membayangkan kepulangan mereka membawa tumpukan kitab serta akhlak mulia. Namun, ketika kabar tentang kekerasan, perundungan, hingga pelecehan seksual di balik tembok asrama terus menyelinap ke ruang publik, kepercayaan itu mulai retak. Di tengah bayang-bayang kecemasan tersebut, Kementerian Agama akhirnya merilis pedoman baru yang diharapkan menjadi benteng perlindungan bagi penghuni pesantren.
Langkah Kementerian Agama menerbitkan Petunjuk Teknis Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri, atau yang dikenal dengan istilah Himayatu Thalabah, disambut sebagai angin segar sekaligus ujian bagi birokrasi. Kebijakan ini dianggap krusial untuk memastikan pesantren tetap menjadi ruang suci yang aman dan nyaman, jauh dari praktik-praktik yang merendahkan martabat manusia.
Kapoksi Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Mahdalena, memberikan apresiasi atas terbitnya regulasi ini, namun ia juga menyelipkan catatan kritis. Baginya, sebuah pedoman teknis tidak akan berarti apa-apa jika hanya berakhir menjadi tumpukan kertas di meja kerja pejabat tanpa pengawasan yang menukik hingga ke akar rumput.
Menagih Kehadiran Negara di Bilik Pesantren
Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 menjadi landasan hukum baru dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan keagamaan yang bebas kekerasan. Mahdalena menegaskan bahwa negara harus benar-benar hadir untuk menjamin setiap anak yang menimba ilmu di pesantren tidak pulang dengan trauma yang mendalam.
“Santri harus pulang dari pesantren membawa ilmu, akhlak, dan masa depan, bukan membawa luka. Karena itu, perlindungan santri harus menjadi tanggung jawab bersama dan negara harus benar-benar hadir,” ujarnya.
Politisi dari daerah pemilihan NTB I ini menekankan bahwa pengawasan periodik menjadi kunci utama. Tanpa peninjauan langsung ke lapangan, potensi kekerasan seringkali tertutup oleh tembok institusi yang tertutup. Penerapan lima mekanisme utama, yakni SafeNorma, SafeKader, SafeLapor, SafeMitra, dan SafeIndeks, harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia di tingkat pengasuh.
Birokrasi Jangan Hanya Berhenti di Atas Kertas
Kekhawatiran terbesar dalam setiap kebijakan baru adalah jebakan administratif. Mahdalena mengingatkan Kemenag agar sistem ini benar-benar berjalan efektif hingga ke tingkat kantor wilayah serta kabupaten dan kota. Jangan sampai regulasi yang sudah dirancang dengan baik ini justru macet di tengah jalan karena lemahnya kontrol birokrasi.
“Terbitnya juknis melalui Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 merupakan langkah positif dan patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada para santri. Namun, Kemenag harus memastikan pengawasan berjalan maksimal hingga tingkat kantor wilayah dan kabupaten atau kota. Jangan sampai regulasi hanya berhenti di atas kertas tanpa pelaksanaan yang nyata,” tegas Mahdalena.
Selain soal pengawasan, aspek anggaran juga menjadi sorotan tajam. Banyak pesantren di daerah yang masih berkutat dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Jika perlindungan santri ini dibebankan sepenuhnya kepada pengelola tanpa dukungan anggaran pembinaan dan pendampingan yang memadai, dikhawatirkan program ini hanya akan menjadi beban tambahan bagi pesantren.
Merawat Kepercayaan Orang Tua
Sebagai wakil rakyat, Mahdalena berkomitmen untuk terus mengawal implementasi kebijakan ini melalui fungsi pengawasan di Komisi VIII DPR RI. Baginya, isu ini bukan sekadar urusan teknis pendidikan, melainkan soal menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan orang tua kepada lembaga pesantren.
“Orang tua menitipkan anaknya ke pesantren karena percaya bahwa di sana anak mereka akan dididik, dibimbing, dan dijaga. Kepercayaan itu harus kita rawat bersama,” lanjutnya.
Pesantren tetap memegang peran strategis dalam membentuk karakter bangsa di masa depan. Oleh karena itu, jaminan keselamatan santri adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Setiap anak berhak tumbuh dan belajar tanpa perlu dihantui rasa takut akan kekerasan yang bisa menghancurkan masa depan mereka.
“Pesantren harus tetap menjadi ruang pendidikan yang menanamkan ilmu, akhlak, dan nilai-nilai keislaman. Setiap santri berhak belajar, tumbuh, dan berkembang tanpa rasa takut terhadap kekerasan maupun tindakan yang merendahkan martabatnya. Negara harus hadir memastikan hak tersebut benar-benar terlindungi,” pungkasnya.
(*)

