 |
| Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Gufran AH, S.Pd., M.Si, menjelaskan mekanisme pemutakhiran data penerima bantuan sosial menyusul pengurangan penerima bansos di Kota Bima, Jumat (21/8/2026). |
Kota Bima, KabarNTB - Ribuan warga Kota Bima mendapati diri mereka tercoret atau mengalami pengurangan dari daftar penerima bantuan sosial (bansos), Jumat (21/8/2026). Menanggapi keresahan warga tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Gufran, mengungkapkan solusi bagi masyarakat yang merasa masih layak menerima bantuan, yakni segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran data di kelurahan masing-masing.
Satu Data Berbasis NIK, Lintas Kementerian dan Lembaga
Gufran, yang akrab disapa Bang Gevon, menjelaskan bahwa pada 2026 pemerintah telah menerapkan sistem integrasi data sosial dan ekonomi secara online, dengan melibatkan data lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, penentuan penerima bantuan tidak lagi hanya berpedoman pada satu sumber data. Dengan menggunakan satu data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat tergambar melalui sejumlah data yang saling terintegrasi.
"Dengan satu data NIK, bisa tergambar data seseorang dari berbagai sektor, seperti administrasi kependudukan, penggunaan listrik, data perbankan, kendaraan, pertanahan hingga BPJS Kesehatan," jelas Gufran.
Integrasi data tersebut secara otomatis dapat memengaruhi klasifikasi tingkat kesejahteraan atau desil masyarakat. Ketika desil seseorang berubah atau naik, status mereka sebagai penerima bansos pun dapat ikut berubah.
Daya Listrik hingga Pinjaman Bank Jadi Indikator
Salah satu faktor yang menjadi perhatian, kata Gufran, adalah penggunaan daya listrik rumah tangga. Penggunaan listrik dengan daya 1.300 VA atau 2.200 VA dapat memengaruhi perubahan klasifikasi kesejahteraan dalam sistem pemutakhiran data.
Selain penggunaan listrik, perubahan data juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kepemilikan aset, seperti pinjaman di perbankan, koperasi, maupun gadai, kepemilikan kendaraan yang tercatat, serta aset berupa tanah, pekarangan, kebun, dan sawah. Status pekerjaan suami atau istri juga menjadi bagian dari gambaran kondisi sosial ekonomi, termasuk apabila tercatat sebagai karyawan swasta, wiraswasta, ASN, honorer, maupun pegawai paruh waktu.
Gufran menambahkan, terdapat pula indikator lain dalam proses pemutakhiran data, termasuk indikasi aktivitas judi online berdasarkan basis data yang terintegrasi.
Warga Diminta Aktif Perbaiki Data Tiap Tanggal 1-11
Meski demikian, Bang Gevon meminta masyarakat tidak langsung berputus asa apabila namanya telah hilang dari daftar penerima bantuan. Warga yang merasa datanya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya diminta segera melakukan perbaikan.
"Solusinya, masyarakat harus aktif melakukan perbaikan dan pemutakhiran data di kelurahan masing-masing," tegasnya.
Ia mengimbau masyarakat melakukan perbaikan data pada setiap awal bulan, khususnya tanggal 1 hingga 11, sesuai mekanisme yang berlaku. Gufran optimistis, melalui perbaikan dan pemutakhiran data secara benar, masyarakat yang memang memenuhi syarat dan berhak menerima bantuan dapat kembali diakomodasi ke depan.
"Harapan kami, masyarakat aktif memperbaiki datanya. Jika data sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya, tentu akan terus diupayakan agar warga yang berhak bisa mendapatkan bantuan," harapnya.
Penyaluran bantuan pangan sendiri terus dilakukan kepada masyarakat yang masih tercatat sebagai penerima, sembari pemerintah melakukan pemutakhiran data agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
(*)
