 |
| Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/8/2026). |
Mataram, KabarNTB - Pembahasan arah fiskal Nusa Tenggara Barat untuk paruh kedua tahun ini resmi dimulai. Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/8/2026). Rancangan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, sebagai bagian dari proses pembahasan perubahan APBD antara pemerintah daerah dan legislatif.
Semangat Mengisi Kemerdekaan di Tengah Keterbatasan Fiskal
Dalam penyampaiannya, Wagub yang akrab disapa Dinda menegaskan bahwa momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi pengingat bersama akan tanggung jawab mengisi kemerdekaan lewat pembangunan yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Meski kita dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan berbagai tantangan global, semangat untuk mewujudkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tidak boleh surut. Kita harus terus bergerak dan bekerja," ujar Wagub Dinda.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Keterbatasan ruang fiskal, menurutnya, harus dihadapi dengan pengelolaan anggaran yang cerdas, cermat, efektif, serta berorientasi pada prioritas pembangunan daerah.
Belasungkawa untuk NTT, Bantuan Tanggap Darurat Terus Bergulir
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Dinda turut menyampaikan rasa duka dan belasungkawa kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana gempa bumi. Pemprov NTB bersama berbagai pihak telah menyalurkan bantuan awal dan tanggap darurat sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian antardaerah.
"Semoga bantuan yang kita berikan dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana dan memberikan kekuatan bagi mereka untuk segera bangkit dan pulih kembali," katanya.
Tiga Agenda Prioritas: Kemiskinan, Pangan, dan Pariwisata Dunia
Wagub Dinda menjelaskan, terdapat tiga agenda prioritas yang harus terus menjadi fokus pembangunan Provinsi NTB. Pertama, pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Kedua, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya. Ketiga, menjadikan Provinsi NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Ketiga agenda tersebut, kata Dinda, harus dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni membangun Provinsi NTB yang makmur dan berkeadilan. Kepercayaan terhadap NTB sebagai tuan rumah berbagai event berskala nasional maupun internasional juga harus dimanfaatkan optimal, tidak berhenti pada aspek seremonial, tetapi mampu memberi dampak ekonomi luas bagi sektor pariwisata, UMKM, dan masyarakat.
"Setiap rupiah yang dikelola harus mampu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
PAD Naik 1,56 Persen, Belanja Tembus Rp6 Triliun
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026 ini, terdapat sejumlah perubahan pada struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan naik 1,56 persen, dari sekitar Rp3,02 triliun pada APBD murni 2026 menjadi sekitar Rp3,06 triliun. Pendapatan transfer dianggarkan naik lebih signifikan, yakni 2,48 persen, dari sekitar Rp2,148 triliun menjadi sekitar Rp2,49 triliun. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah justru direncanakan turun tajam sebesar 42,54 persen, dari sekitar Rp114 miliar menjadi sekitar Rp56 miliar.
Dari sisi belanja, anggaran direncanakan mencapai sekitar Rp6 triliun, atau meningkat 4,69 persen setara sekitar Rp269 miliar dibandingkan APBD murni 2026. Adapun dari sisi pembiayaan, rancangan ini mencatatkan defisit anggaran sekitar Rp369 miliar, yang akan ditutup melalui pembiayaan neto bersumber dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
Wagub Dinda berharap pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS ini dapat berlangsung konstruktif, terbuka, dan dilandasi semangat mencari solusi terbaik bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
"Yang kita inginkan bukan hanya dokumen anggaran yang selesai secara administratif, tetapi kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah," pungkasnya.
Ketua DPRD Apresiasi Respons Cepat Bantuan Gempa NTT
Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemprov NTB memberikan bantuan tanggap darurat kepada masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Menurutnya, respons tersebut merupakan bentuk kepedulian dan rasa kebersamaan antardaerah, terlebih NTB juga pernah mengalami kondisi serupa saat menghadapi bencana gempa pada 2018.
Ia mengajak seluruh pihak terus mendukung masyarakat NTT yang terdampak bencana, sekaligus mendoakan agar keluarga korban diberi kekuatan dan para korban luka segera memperoleh kesembuhan.
Isvie menambahkan, penyampaian perubahan KUA-PPAS merupakan bagian penting dari proses penganggaran daerah. Pembahasan antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat memastikan kebijakan fiskal daerah mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pelaksanaan program pembangunan yang menjadi prioritas daerah. DPRD Provinsi NTB selanjutnya akan melakukan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui pembahasan tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD Provinsi NTB diharapkan dapat menghasilkan kebijakan Perubahan APBD 2026 yang efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat NTB.
(*)
