 |
| Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membuka Rapat Kerja dan Munaslub APPSI Tahun 2026 di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, dihadiri para gubernur se-Indonesia. |
Lombok Barat, KabarNTB - Nusa Tenggara Barat menjadi pusat perhatian nasional. Para gubernur dari seluruh Indonesia berkumpul menyatukan langkah mempercepat transformasi daerah melalui penguatan inovasi, kolaborasi, dan kapasitas fiskal, dalam Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026. Forum ini dibuka langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (16/7/2026).
NTB Jadi Tuan Rumah, Gubernur Sambut Hangat Peserta
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, membuka sambutannya dengan menyapa Wakil Menteri Dalam Negeri, Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas'ud, para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia, jajaran kementerian dan lembaga, pimpinan DPRD NTB, Forkopimda, hingga kepala daerah kabupaten/kota se-Pulau Lombok. Ia menyampaikan apresiasi karena Kementerian Dalam Negeri dan APPSI mempercayakan NTB sebagai tuan rumah forum strategis tersebut.
"Kepercayaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Semoga seluruh peserta tidak hanya membawa pulang hasil-hasil rapat, tetapi juga pengalaman dan kesan baik selama berada di daerah kami," ujar Gubernur.
Daerah Didorong Jadi Learning Government
Bagi Miq Iqbal, APPSI bukan sekadar forum koordinasi antarpemerintah provinsi, melainkan ruang kolaborasi untuk saling belajar dan mencari solusi atas tantangan pembangunan yang dihadapi tiap daerah.
"Setiap daerah memiliki karakter, tantangan, dan potensi yang berbeda. Namun kita dipersatukan oleh tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan daerah yang kita pimpin terus bertumbuh, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ia menegaskan, perubahan global yang bergerak cepat menuntut pemerintah daerah meninggalkan pola kerja biasa-biasa saja. Daerah harus bertransformasi menjadi learning government—pemerintahan yang terus belajar, beradaptasi, memperbaiki tata kelola, dan melahirkan inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
UMKM Berdaya Saing Global dan Optimalisasi Pajak Air Permukaan
Mengusung tema "UMKM Berdaya Saing Global dan Optimalisasi Pajak Air Permukaan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah," Gubernur menyebut kedua isu ini bermuara pada satu tujuan besar: memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus kapasitas fiskal daerah. Pemerintah daerah dituntut menciptakan ekosistem yang mendorong UMKM naik kelas lewat peningkatan kualitas produk, digitalisasi, akses pembiayaan, sertifikasi, hingga perluasan pasar—sementara optimalisasi Pajak Air Permukaan harus menjadi bagian dari tata kelola sumber daya yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Ketua Umum APPSI: Forum Solusi, Bukan Sekadar Wadah Aspirasi
Ketua Umum APPSI, Dr. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E., menegaskan bahwa Rapat Kerja dan Munaslub ini dirancang untuk merumuskan rekomendasi berdasarkan kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah, bukan sekadar forum seremonial menyampaikan aspirasi para gubernur.
Ia menyoroti bahwa pemerintah daerah dituntut mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meski masih dibayangi keterbatasan kewenangan. Karena itu, APPSI mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan agar lebih berkeadilan dan mampu memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wamendagri: Daerah Harus Jadi Transformer, Bukan Sekadar Survivor
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyoroti kompleksnya tantangan yang dihadapi kepala daerah saat ini, mulai dari dinamika geopolitik, pelaksanaan program prioritas nasional, perkembangan media digital, hingga berbagai risiko tata kelola pemerintahan. Kondisi ini menuntut lahirnya kepemimpinan daerah yang adaptif, visioner, dan berintegritas.
Menurutnya, gubernur harus menjalankan dua fungsi seimbang: sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Ia menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan daerah berjalan di tempat.
Pemerintah daerah, tegasnya, harus menjadi transformer, bukan sekadar survivor—mengubah setiap tantangan menjadi peluang lewat efisiensi belanja, penguatan investasi, optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD dan BLUD, penyederhanaan regulasi, serta percepatan penyusunan tata ruang.
NTB Disebut Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Dalam paparannya, Wamendagri turut menempatkan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional bersama Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Menurutnya, capaian ini membuktikan bahwa daerah mampu menjadi penggerak pembangunan nasional ketika didukung kepemimpinan kuat, inovasi berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif.
Rapat Kerja dan Munaslub APPSI 2026 ini diharapkan melahirkan rekomendasi yang tak sekadar menjadi dokumen organisasi, tetapi juga pijakan kebijakan yang memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah demi Indonesia yang tumbuh bersama.
(*)
