Bupati Bima Ady Mahyudi menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dari Kepala BPK Provinsi NTB Suparwadi, SE., MM., Ak., ERMAP., CSFA., dalam acara penyerahan LHP LKPD se-NTB di Aula BPK Provinsi NTB, Senin (25/5/2026). Ini merupakan WTP ke-11 berturut-turut bagi Kabupaten Bima.
Bima, KabarNTB - Pemerintah Kabupaten Bima kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan daerah. Dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota se-Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Aula BPK Provinsi NTB, Senin (25/5/2026), Kabupaten Bima kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Predikat bergengsi ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK Provinsi NTB, Suparwadi, SE., MM., Ak., ERMAP., CSFA., kepada Bupati Bima Ady Mahyudi yang hadir bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy dan Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari.
WTP ke-11 Berturut-turut, Kedua di Era Ady-Irfan
Capaian kali ini bukan yang pertama — ini adalah WTP ke-11 secara berturut-turut yang diraih Kabupaten Bima, sekaligus yang kedua di bawah kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy. Bupati Ady Mahyudi mengatakan penghargaan ini lahir dari kerja keras kolektif seluruh jajaran ASN.
"Predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK hari ini berkat kerja keras dari seluruh aparatur sipil negara yang luar biasa mengelola keuangan daerah." terang Bupati Ady Mahyudi.
Prestasi ini juga disebut sebagai kado istimewa menjelang Hari Jadi Bima ke-386 yang puncak peringatannya akan berlangsung pada 5 Juli 2026.
BPK: Pengelolaan APBD Harus Teliti dan Taat Aturan
Kepala BPK Provinsi NTB, Suparwadi, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan bertujuan memberikan opini profesional atas kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Empat indikator utama penilaian mencakup penerapan standar akuntansi pemerintah, kelengkapan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
"Pemerintah daerah dituntut untuk senantiasa mengelola APBD secara teliti dan memenuhi ketentuan yang berlaku." tandasnya di hadapan para bupati, wali kota, sekretaris daerah, inspektur, dan kepala BPKAD se-NTB.
Bupati Bima hadir didampingi Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE., Sekretaris DPRD Nurdin, S.Sos., Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE., Kepala BPKAD Aries Munandar, ST., MT., dan sejumlah pejabat eselon III BPKAD Kabupaten Bima.
(*)
