
Rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir di penghujung 2025.
Kota Bima, KabarNTB - Pemerintah Kota Bima menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir di penghujung 2025. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bima, Fery Sofiyan, berlangsung di ruang kerjanya pada Selasa, 11 November 2025.
Rakor tersebut dihadiri oleh Penjabat Sekda Kota Bima, para asisten, Kepala BPBD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Inspektur Inspektorat, Kepala DLH, Kepala Dinas PUPR, serta seluruh camat se-Kota Bima.
Dalam pemaparannya, Pj Sekda menyampaikan bahwa koordinasi lintas sektor telah dilakukan sebelumnya untuk memperkuat sistem penanganan banjir. BPBD ditetapkan sebagai koordinator utama sesuai Peraturan Wali Kota.
“Aspek koordinasi ini sangat penting, mengingat banjir kerap terjadi pada malam hari. Seperti tahun lalu, dapur umum akan kembali dibuka di BPBD, sementara Dinas Sosial bertugas mendistribusikan makanan,” ujarnya.
Wakil Wali Kota menegaskan pentingnya kesiapan menyeluruh menghadapi cuaca ekstrem yang diprediksi berlangsung hingga awal 2026.
“Penanganan banjir bukan sekadar niat, tapi kesiapan nyata. Logistik, sarana, dan SDM harus disiapkan sejak dini agar respons cepat bisa dilakukan saat bencana terjadi,” tegas Fery Sofiyan.
Ia juga meminta agar seluruh potensi di BPBD, Dinsos, dan instansi terkait dihimpun secara maksimal. Mobil tangki, air bersih, dan logistik dasar harus tersedia. Strategi distribusi dan daftar kebutuhan pokok diminta segera disusun.
Kepala BPBD Kota Bima melaporkan bahwa posko utama telah dibangun di kantor BPBD. Namun, logistik dapur umum masih perlu dilengkapi. Ia juga menekankan pentingnya laporan dari kelurahan dan keterlibatan TNI-Polri dalam sistem komando.
“Laporan dari kelurahan sangat krusial untuk mengetahui kondisi warga terdampak secara cepat dan akurat,” katanya.
Dinas Ketahanan Pangan menyatakan kesiapan stok beras sebanyak 20 ton. Sementara Dinas Sosial telah menyiapkan satu unit mobil tangki, 100 dus mi instan, minyak goreng, 20 dus makanan siap saji, lebih dari satu ton beras, dua dapur umum, serta perlengkapan pengungsian seperti tenda, kasur lipat, dan selimut.
Rakor menyepakati dua titik utama dapur umum, yakni di Kantor BPBD dan Dinas Sosial. Dinas Damkar juga memastikan kesiapan mobil tangki dan logistik untuk personel.
“Seluruh OPD harus bersinergi. Tim kaji cepat harus bekerja bersama lurah dan camat untuk melaporkan jumlah warga terdampak secara real time,” ujar Wakil Wali Kota.
Menutup rapat, ia menginstruksikan agar status siaga bencana segera diberlakukan. Tenda evakuasi akan dibangun di wilayah rawan, dan seluruh tahapan penanganan harus mengikuti SOP yang berlaku.
“BPBD harus aktif memperbarui data warga terdampak bersama lurah. Semoga langkah ini mampu meminimalisir dampak banjir di Kota Bima,” pungkasnya.
(*)
.png)